KabarUang.com, Jakarta – Di tahun 2022, pemerintah tidak lagi melanjutkan program pemberian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai pada Program Pemulihan Ekonomi (PEN). Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.
Sebelumnya di tahun 2021 pemerintah sudah menggelontorkan dana bansos senilai Rp 17,24 triliun yang disalurkan kepada 9,99 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kita tidak merencanakan BST lagi, tapi bisa saja kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST, tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bansos yang tunai,” ungkap Isa.
Di tahun ini, pemerintah menganggarkan perlindungan sosial dalma Program PEN senilai Rp 154,8 triliun. Dimana dana ini akan disalurkan untuk beberapa program. Diantaranya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM, kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa.
Untuk BLT Desa sendiri, Isa mengatakan akan disalurkan secara efektif mulai tahun ini. “BLT Desa masih tetap akan ada walaupun nanti akan kita minta bupati atau walikota untuk melakukan review sehingga pelaksanaannya akan lebih selektif,” lanjutnya.
penyaluran PEN 2021
Namun, di sisi lain, pemerintah sendiri menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tahun ini. Program tersebut merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja. Pemerintah juga akan menyiapkan anggaran demi mengantisipasi perluasan program perlindungan sosial lainnya.
Lebih jelasnya total realisasi anggaran perlindungan sosial ini mencapai Rp 480,0 triliun. Angka ini mencapai 130,5 persen terhadap target APBN di tahun 2021. Namun, Kemenkeu menjelaskan bahwa dana ini cukup membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.
“Pengelolaan anggaran kita juga berhasil memebrikan perlindungan ke masyarakat. Perlindungan masyarakat ini melalui beberapa bentuk, ada belanja Kementerian dan lembaga (K/L) Rp 207,7 triliun, kemudian ada belanja non K/L Rp 250,1 triliun,” jelas Isa.
Selain itu, anggaran perlindungan sosial pun sudah ditransfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 20,2 triliun. Dana yang disalurkan melalui pembiayaan sebesar Rp 2,0 triliun yang disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) atau BUMN kepada pelaku usaha ultra mikro.
Jika dijumlahkan, maka total realisasi anggaran perlindungan sosial di sebesar Rp 102,0 triliun.
