KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada tujuh program prioritas selama tahun 2022 ini. Tujuh program ini dilaksanakan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa tujuh program prioritas nasional ini merujuk pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
Ketujuh program ini yakni, pertama memperkuat ketahanan ekonomi guna pertumbuhan kualitas dan berkeadilan. Kedua yakni mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan masyarakat serta menjamin pemerataan.
Selanjutnya, ketiga yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing tinggi. Keempat yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
program KemenPUPR di tahun 2022
Lalu, keenam yakni kementerian PUPR akan membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklin. Terakhir, ketujuh yakni memperkuat stabilitas polhukan dan transformasi pelayanan publik.
“Secara gratis besar, Kementerian PUPR akan mendukung seluruh program prioritas nasional dengan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kewenangannya,” ungkap menteri Basuki, dilansir idxchannel.com.
Untuk mewujudkan ketujuh program ini Kementerian PUPR mendapatkan pagu sebesar Rp 100,6 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur PUPR bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan dalam rangka meningkatkan daya sing dan menjadi stimulus untuk sektor rill.
Bahkan, Kementerian PUPR pun sudah melakukan lelang dini yang dimulai pada Oktober 2021 lalu untuk paket pekerjaan kontraktual. Hal ini dilakukan untuk mempercepat program di tahun 2022 ini.
“Dari total 4.884 paket kontraktual senilai Ro 70,5 triliun, hingga tanggal 22 Januari 2022 terdapat 1.571 paket senilai Rp 39,5 triliun (56,1%) telah terkontrak (termasuk MYC lanjutan), 1.930 paket senilai Rp 18,6 triliun (26,4%) dalam proses lelang, dan 1.383 paket senilai Rp 12,4 triliun (17,5%) belum lelang,” jelas menteri Basuki.
Sebelumnya, Basuki juga berharap bahwa pembangunan kawasan perbatasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna itu akan rampung di awal tahun ini.
“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” paparnya.
