KabarUang.com, Jakarta – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyampaikan bahwa realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melambat ini akan berdampak negatif pada pemulihan ekonomi daerah.
Terhitung hingga 5 November 2021, realisasi PEN masih berada pada kisaran 61,3 persen. Pertumbuhan realisasi yang dilaporkan ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Per 2 Desember lalu, realisasi PEN baru mencapai 67,19 persen dari total pagu senilai Rp 744,77 triliun.
“Artinya apa? Padahal, daya serap anggaran ini menjadi salah satu stimulus bagi perekonomian daerah,” ungkap Analis Kebijakan KPPOD, Sarah Hasibuan, dilansir bisnis.com.
Jika dilihat dari kluster anggaran, penyerapan tertinggi yakni kluster insentif usaha yang hampir 100 persen. Namun, sebaliknya, penyerapan terendah terjadi pada dukungan UMKM dan korporasi yang belum mencapai 50 persen.
ini penyebab anggaran PEN masih rendah
“Kluster yang membutuhkan PR banyak itu dukungan UMKM dan korporasi. Realisasinya masih sangat minim di bawah 50 persen. Padahal sektor ini kan sangat krusial dan vital sebagai penyokong ekonomi daerah” lanjutnya.
Pihaknya mengatakan hasil perhitungan realisasi anggaran PEN yang masih sangat rendah ini erat kaitannya dengan kendala dalam pendataan. Untuk itu, pihaknya menyarankan pemerintah untuk mendata ulang mengenai data kemiskinan, penerimaan bantuan sosal, dan para pelaku UMKM.
Selain itu, penyebab penyerapan PEN masih rendah yakni pola penganggaran yang masih berbeda-beda untuk tiap daerahnya.
“Akibatnya pemda takut mengalokasikan anggaran (dengan alasan) takut melakukan kesalahan administrasi yang ribet,” jelasnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani indrawati pun sebelumnya menyampaikan realisasi anggaran PEN hingga 17 Desember baru mencapai Rp 533,6 triliun atau 71,6 persen dari pagu. Pihaknya mencatat ada dana sisa sebesar Rp 210 triliun yang belum dibelanjakan.
“Kita sudah terus koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisir. Kalaupun tidak mampu maka akan dikembalikan dananya di dalam APBN,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meyakini bahwa pendapatan negara hingga akhir tahun akan mencapai target APBN. Dia mengatakan rata-rataa pendapatan negara setiap bulannya melebihi sisa penerimaan untuk mencapai target selama 11 bulan kebelakang.
“Yakn bisa tercapai,” ungkapnya.
