KabarUang.com, Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar mengungkapkan ahwa tingginya biaya logistik di pelabuhan itu disebabkan oleh adanya mafia pelabuhan.
Pihaknya mengatakan bahwa hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino. Dimana minat investor menjadi berkurang, yang mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan juga daya beli masyarakat.
Adapun, pihaknya menginstruksikan bahwa kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan agar segera bergerak untuk melakukan operasi intelijen. Hal ini bertujuan untuk memberantas mafia pelabuhan.
“Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan,” ungkap Burhanuddin dilansir bisnis.com.
Dirinya berpendapat bahwa biaya logistik di Indonesia masih sangat mahal jika dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan China. Di Malaysia hanya 13 persen, sementara di Indonesia sudah 15 persen.
Tingginya biaya logistik ini pula tidak lepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, adanya mafia pelabuhan pun semakin memperkeruh suasana.
harga logistik meningkat, Ini kata Jaksa Agung
“Pemerintah Pusat meminta kepada kejaksaan untuk memonitor dan menindak tegas para madia pelabuhan,” paparnya.
Untuk itu, Baharuddin memerintahkan satuan kerja yang di wilayah hukumnya terdapat fasilitas pebuhan dapat bergerak untuk melakukan operasi intelijen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK, Polri, dan Kejaksaan beserta dengan kementeriannya bekerja sama untuk mengatasi layanan tumpang tindih di pelabuhan yang berpotensi terjadi koruspsi.
Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan oleh tim Stranas PK dan Kemenko Marves masih ada sistem pelayanan yang tumpang tindih. Hal ini terjadi karena adanya dual sistem Inaportnet dan KSOP juga pelayanan kapal barang di pelabuhan.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan menyampaikan bahwa pernyataan yang diutarakan oleh Menko Luhut sebagai komitmen dan juga sikap tegas pemerintah. Hal ini sekaligus menjadi peringatakan terhadap seluruh skateholders yang ada.
“Kami sangat mendukung upaya Pemerintah RI untuk itu (pemberantasan mfia pelabuhan,” lanjutnya.
Pihaknya akan terus mendorong terciptanya layanan logistik yang transparan baik di bandar udara maupun di pelabuhan.
