KabarUang.com, Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan saat ini mencoba untuk bermain aman di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Badan hukum publik ini tidak memasang target investasi terlalu tinggi seperti tahun sebelumnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengatakan alasan BPJS tidak membidik pertumbuhan yang tinggi karena adanya peningkatan jumlah dana keloaan. Dia mengatakan dengan tingginya jumlah dana maka pertumbuhannya menurun.
“Rata-rata pertumbuhan tahunan dana investasi dari 2016 hingga februari 2021 sebesar 13,4% per tahun. tapi presentasinya tidak mungkin 13% lagi karena semakin menurun pertumbuhannya,” ungkap Anggoro, Selasa (30/3).
Dengan pertimbangan itulah, dirinya menargetkan dana investasi di tahun ini sebesar Rp 559, triliun dimana pencapaiannya Rp 489,89 triliun per Februari. Sementara, target hasil investasinya sebesar Rp 33,41 triliun, atau tumbuh 3,34% yoy jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Ilustrasi via google.com
“Per posisi Februari 2021, hasil investasi Rp 5,12 triliun. Artinya secara proporsional masih sesuai kalau kami lihat data lima tahun terakhir,” paparnya.
Jika mengingat rata-rata pertumbuhan hasil investasi pada periode 2016 hingga Februari 2021 ini sebesar 8,95% per tahun. Kondisi inilah yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan dalam menjaga pertumbuhan investasi.
strategi BPJS Ketenagakerjaan
Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, BPJS sudah menyiapkan strategi agar kinerja investasi dapat bertumbuh. Pertama yakni melakukan rebalancing investasi dari deposito, saham juga reksadana ke instrumen obligasi.
“Kami tahu, suku bunga acuan sebesar 3,5% sehingga deposito bank juga turun. Hal ini akan menarik ke bawah yield portofolio kami. Jadi kami akan melakukan rebalancing, tentunya tidak semua agar yield yang kami dpaat bisa optimum,” lanjutnya.
Kedua mengalokasikan investasi jangka pendek karena program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Karena program ini juga bersifat jangka pendek sehingga alokasinya ke deposito dan sebagian lagi ke obligasi pemerintah.
Selanjutnya, mendukung likuiditas sistem perbankan nasional dengan penempatan pada bank pembangunan daerah (BPD) dan Himbara.
Keempat yakni program pemerintah di sketor rill, sovereign wealth fund (SWF) dengan meningkatkan alokasi pada dana investasi di instrumen program jaminan hari tua (JHT) juga jaminan pensiun (JP) yang sifatnya jangka panjang.
Kelima yakni mendukung revisi Permenaker Manfaat Layanan Tambahan (MLT) seperti pengaturan suku bunga penempatan dan juga penyaluran (funding and lending).
