KabarUang.com, Jakarta – Program vaksinasi mandiri masih jadi pro dan kontra di publik. Ada beberapa anggapan bahwa skema vaksinasi mandiri yang dinilai akan menyeimbangkan anggaran.
Hal ini pun ditanggapi oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah mengalami pelebaran defisit smapai 6%. Bahkan total uang yang meningkat hingga 40%.
“Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya anggaran yang existing hari ini direncanakan untuk APBN 2021 itu tidak bisa penggeseran dari belanja-belanja yang belum prioritas? karena masalah utama dalam APBN atau anggaran termasuk juga anggaran untuk alokasi kesehatan vaksinasi masalahnya adalah pemerintah ini mengalami kesalahan dalam mengalokasi anggaran,” jelas Bhima dilansir kontan.co.id.
Dirinya memberikan contoh pada anggaran belanja sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Justru pada anggaran sektor infrastruktur, pertahanan dan keamanan berada pada baris tertinggi yang dianggarkan.
Ilustrasi via medcom.com
Peran swasta terhadap program vaksinasi
Namun, jika vaksinasi mandiri ini mempersoalkan anggaran, Bhima mengatakan banyak pos-pos anggaran sektor lain bisa digeser untuk program vaksinasi.
“Masih banyak kok proyek yang masih dalam visibility studi atau uji kelayakan belum berjalan, kemudian yang masih di atas kertas itu kan bisa ditunda dulu,” ungkap Bhima.
Terkait peran swasta sendiri, soal vaksinasi ini Bhima mengatakan bahwa pengadaan vaksin ini harus ditangani oleh Pemerintah. Sementara, swasta bisa mendukung program vaksinasi dalam hal lain meski bukan pengadaan vaksin.
“Swasta kalau mau bantu misal gedungnya, fasilitasnya pendukungnya. Kalau mau bantu mislanya distribusi yaudah patungan dengan dana CSR misal untuk pengadaan mobil untuk distribusinya. Tapi untuk pengadaan vaksin apalagi vaksin impor ini harus pemerintah yang menghandle,” jelasnya.
Jika vaksinasi ini dilakukan secara mandiri terlebih jika ditangani langsung oleh swasta dalam hal pengadaan.
“Saya sebagai warga biasa melihatnya seperti ini, sudah ada pendaftaran vaksinasi pemerintah tapi kok ada vaksinasi mandiri, ya saya tunggu perusahaan saya saja yang punya vaksin mandiri siapa tahu dapat yang tingkat efikasi lebih tinggi dari Sinovac. Akhirnya masyarakat jadi berpikir ulang mengambil vaksinasi dari Pemerintah,” paparnya.
