KabarUang.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah memproyeksikan anggaran untuk vaksin Corona pada tahun 2021 lebih dari Rp 74 triliun.
Besaran angka ini sebagai tindak lanjut dari perkataan Presiden Jokowi yang menginstruksikan agar vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Jumlah ini melonjak 26,48% dari estimas anggaran yang sebelumnya dibuat sebesar Rp 54,4 triliun. Saat ini besaran anggaran itu sudah diubah.
Tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 18 triliun dan Rp 36,4 triliun dari sisa dana penanganan kesehatan pada program pemulihan ekonomi naional (PEN) 2020.
Selisihnya sebesar Rp 19,6 triliun dari estimasi anggaran vaksin terbaru yang akan dipenuhi melalui APBN 2021. Namun, Menkeu mengatakan bahwa jumlah anggaran ini sudah bersifat final.
“Mungkin kesehatan dalam PEN tahun ini hanya Rp 25 triliun ini angka yang sangat sementara, sesudah Presiden menetapkan vaksinasi gratis, anggarannya bisa lebih dari Rp 74 triliun hanya untuk vaksinasi, belum masalah kesehatan yang lain,” jelasnya.
Anggaran pasti vaksinasi akan dirampungkan
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan anggaran pasti untuk vaksinasi. Hal ini karena sejauh ini masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
“Masih terus di-update hitungannya di lintas kementerian di bawah Menteri Koordinator (Menko). Serta akan difinalkan di sidang kabinet bersama Presiden, InsyaAllah besok anggarannya keluar,” jelas Asko.
Sebelum itu, Menkeu mengatakan bahwa ada lima hal yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam mempersiapkan anggaran vaksinasi 2021.
Pertama yakni Kementerian Kesehatan akan menetapkan target jumlah penduduk yang akan melakukan vaksinasi. Dimana asumsi target vaksinasinya sebanyak 70% dari jumlah penduduk.
Kedua yakni Kemenkes harus menetapkan dosis vaksin yang akan diberikan untuk setiap kali vaksinasi. Ketiga yakni kemenkes bekerja sama dengan Kemneterian BUMN untuk memastikan beberapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus Corona.
Keempat yakni perlu diperhatikan dari sisi wastate, proses pengiriman vaksinasi menuju lokasi sehingga tidak bisa tersampaikan 100%. “Bisa karena rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi di negara sebesar Indonesia,” ungkapnya
Terakhir yakni menghitung jumlah tenaga kesehatan yang nantinya akan terlibat dalam menjalankan program vaksinasi,” ungkapnya.
