KabarUang.com, Jakarta – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik itu belum tentu mendapatkan vaksin Covid-19 pada awal tahun 2021. Untuk itu, WHO meminta kepada pemerintah Asia Pasifik untuk lebih mengadopsi pendekatan jangka panjang dalam menangani pandemi.
Koordinator WHO untuk pengobatan esensial dan teknologi kesehatan di Jakarta, Socorro Escalante mengatakan bahwa beberapa negara memang sudah membuat perjanjian pembelian vaksin secara independen. Bahkan mereka akan memulai kampanye vaksinasi dalam waktu beberapa bulan mendatang.
Sementara, negara lain baru akan mendapatkan vaksin pada pertengahan bahkan akhir 2021. “Penting untuk ditekankan sebagian besar, jika tidak semua, negara di kawasan Pasifik Barat adalah bagian dari Fasilitas COVAX,” ungkap Escalante.
Ilustarsi via wordpress.com
Indonesia sendiri sudah menerima vaksin untuk pengiriman pertama dari China. Pemerintah rencananya akan melaksanakan vaksinasi massal jika sudah mendapatkan izin dari WHO.
“Di dalam fasilitas COVAX kami mengharapkan vaksin masuk pada kuartal kedua tahun 2021,” lanjut Escalante.
Hal ini membuat perwakilan dari WHO mendesak agar kelompok berisiko tinggi harus diprioritaskan untuk vaksinasi. Direktur regional WHO, Takeshi Kasai menyampaikan bahwa pengembangan vaksin harus dilakukan dengan aman dan efektif.
negara-negara di Asia harus berbagi informasi terkait vaksin
Namun, memproduksi vaksin dalam jumlah yang memadai dan bisa menjangkau semua masyarakat adalah hal lain yang harus dipenuhi. Jadi apabila ada negara-negara yang menunggu vaksin, mereka perlu melanjutkan pertukaran teknis tentang masalah yang sedang dialami.
Misalnya saja seperti permasalahan tes laboratorium dan manajemen klinis, komitmen untuk mendukung akses yang menjangkau semua ke vaksin Covid-19. Selain itu, adanya komitmen kuat dari semua pihak untuk melindungi warga yang palng rentan.
“Negara-negara di kawasan ini telah menghabiskan lebih dari satu dekade untuk mempersiapkan peristiwa dengan potensi pandemi, dengan memperkuat sistem kesehatan mereka untuk mengantisipasi peristiwa seperti pandemi Covid-19,” ungkap Dokter Kasai.
Selain itu juga, negara-negara yang berhasil mengendalikan Covid-19 pun wajib melaporkan kepada negara lainnya tentang rencana kesehatan masyarakat dalam menangani kasus-kasus positif.
Hal ini dilakukan demi mengindari garis merah, di mana sistem kesehatan benar-benar kewalahan menghadapi Covid-19.
“China menunjukkan sejak awal bahwa virus ini dapat ditekan, dengan serangkaian intervensi kesehatan masyarakat yang tepat. Pengalaman Australia dan Selandia Baru pun bisa memperkuat hal ini. Sementara negara-negara lain bersiap untuk skenario terburuk, penularan komunitas yang meluas tidak bisa dihindari,” paparnya.
