KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus terhadap lima program utama untuk sektor infrastruktur tahun depan.
Ilustrasi via wordpress.com
Program tersebut diantara yakni ketahanan pangan atau real estate di Kalimantan tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selanjutnya yakni dukungan pengembangan kawasan industri di Batang Jawa Tengah seluas 4.000 hekatre dan di Subang Jawa Barat seluas 1.600 hektare.
“Kita siapkan prasarana dasar yaitu jalan kawasan, air bersih, rusun untuk pekerja, sanitasi sehingga investor masuk tinggal buat pabriknya dan manajemen oleh Kementerian BUMN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuk Hadimuljono, dilansir kontan.co.id, Senin (14/12).
Ketiga yaitu dukungan pengembangan 5 destinasi pariwisata super perioritas. Diantaranya yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo serta Manada-Likupang.
Keempat yaitu program padat karya tunai. Tahun ini, program padat karya sudah menyerap 700.000 pekerja dengan anggaran sekitar Rp 12 triliun. Bahkan, kabarnya, anggaran untuk program ini diperbesar hingga Rp 18 triliun guna memperluas lagi penyerapan tenaga kerja.
Terakhir yakni penyelesaian khusus dan proyek strategis nasional (PSN). “Harapan kami, semua PSN bisa diselesaikan di tahun 2023 atau awal 2024,” jelas Basuki.
Fokus pembangunan infrastruktur tahun depan
Basuki pun menambahkan, pembangunan infrastruktur pada tahun depan ini difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan eknomi serta menyediakan penyerapan pekerja.
Untuk itu, pihaknya menyiapkan tiga strategi yang akan diterapkan di sektor infrastuktur. Pertama yakni reformasi anggaran. Reformasi anggaran ini dimulai dari lelang yang sudah dilakukan sejak akhir 2020. Selanjutnya, anggaran dibelanjakan secara efisien dan berkualitas.
Kedua yakni penggunaan produk dalam negeri atau UMKM. “Kalau sebelumnya strateginya adalah memprioritaskan produk dalam negeri, tahun 2021 tidak boleh impor. Artinya kalau itu barang-barang yang kontennya masih ada konten impornya dia harus punya pabrik di Indonesia. Tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan, bedakan antara prioritas produk dalam negeri dengan tidak boleh impor,” jelasnya.
Ketiga yakni pembatasan penggunaan alat berat. Basuki menyampaikan alat berat ini digunakan namun tetap dalam jumlah yang dikurangi. Sehingga pekerjaan infrasturktur ini bisa menjadi padat karya.
