KabarUang.com, Jakarta – Tahun 2021, pemerintah memastikan bahwa vaksin Covid-19 bisa disalurkan untuk masyarakat secara gratis. Tujuannya yakni agar pemulihan virus Covid-19 terkendali dan ekonomi bisa segera pulih.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan meskipun saat ini vaksin sudah ditemukan dan akan segera tiba, namun jika masyarakat masih tidak mematuhi protokol kesehatan maka tidak akan mampu memitigasi penulran Covid-19.
Ilustrasi via youtube.com
“Kalau masyarakat masih sulit memtauhi protokol, sekalipun ada vaksin Covid-19 maka akan sulit juga memitigasi penyebaran,” jelas Enny pada Rabu (23/12).
Enny berpendapat bahwa seharusnya anggaran untuk vaksinasi di tahun 2021 itu menjadi prioritas pemerintah untuk pengendalian Covid-19. Mneurutnya, sudah seharusnya pemerintah merealokasi dari hal-hal yang sifatnya tidak mendesak.
Vaksin bukan pendorong perekonomian pulih
Sehingga, vaksin bukan menjadi salah satu langkah yang bisa membuat ekonomi membaik. Dirinya mengatakan salah satu pendorong ekonomi pulih yakni bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dan pekerjaan kembali.
Dengan begitu, otomatis akan mendorong daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. “Sementara dampak dari pandemi untuk pengangguran terbuka saja ini ada tambahan pada Agustus 2020 dari 7,10 juta orang menjadi 9,77 juta orang,” jelasnya.
Untuk itu, Enny mengatakan bahwa anggaran perlindungan sosial tahun depan belum tentu bisa mendorong perkeonomian Indonesia. Terlebih, jika anggaran perlindungan sosial di tahun depan justru lebih kecil dibandingkan tahun ini.
“Sementara di perlindungan sosial 2020 saja tidak cukup memadai dan efektif untuk sekedar menopang daya beli. Terbukti konsumsi rumah tangga terkoreksi cukup dalam,” paparnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira yang mengatakan bahwa adanya rencna vaksinasi belum tentu bisa memulihkan perekonomian.
“Pertama, sejauh ini belum ada vaksin yang sudah lulus uji klinis. Kedua, masalah distribusi vaksin yang memakan biaya dan wkatu yang tidak sedikit, apalagi kondisi geografis Indonesia cukup luas dan untuk menjangkau masyarakat yang rentan bukan kerja simsalabim,” jelasnya.
Dia pun memaparan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi yakni bantuan sosial yang memadai.
