KabarUang.com , Jakarta – Pelaku usaha meminta kepastian skenario vaksin yang akan dijalankan pemerintah tahun depan. Hal itu menyusul kabar terbaru dari produsen vaksin dan lembaga terkait yang mana vaksinasi baru bisa dimulai pada akhir Januari 2021.
Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pada tahun depan ada dua harapan atau game changer pengusaha yakni vaksinasi Covid-19 dan peraturan turunan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja yang jika sesuai dengan amanat setelah tiga bulan diundangakan maka pada Februari 2021 sudah rampung.
Sayangnya, terkait vaksin, lanjut Rosan hingga saat ini belum ada rincian yang diberikan pemerintah.
“Skenario kepastian vaksin yang diberikan kepada sebagian besar masyarakat ini penting karena memengaruhi stimulus ke depan. Jika ada delay lagi maka pengusaha juga harus kembali menghitung cost of delay,” katanya dalam webinar Economy Outlook, Selasa (24/11/2020).
Rosan mengemukakan jika vaksinasi untuk sebagian besar masyarakat bisa dilakukan di semester I/2021 maka pada semester II/2020 pengusaha dapat lebih cepat melakukan pemulihan. Sementara jika vaksin sebagian besar pada semester II/2020 maka dibutuhkan perencanaan atau skenario lain lagi.
Perencanaan lain itu di antaranya pada semester II/2020 dana perlindungan sosial harus lebih besar. Selian itu, stimulus untuk dunia usaha skala UMKM dan korporasi juga diharapakan dapat diberikan lebih tepat sasaran tidak seperti periode yang lalu di mana 90 persen menyasar untuk pelaku usaha pelat merah atau BUMN.
“Jadi kepastian skenario vaksin ini sangat penting untuk kami pelaku usaha merencanakan kembali melakukan spending,” ujarnya.
Sementara itu, vaksin menjadi yang utama dalam pemulihan ekonomi dikarenakan akan sangat berdampak pada konsumsi domestik yang saat ini menyumbang 56-57 persen PDB di Tanah Air.
Adapun dengan pandemi ini kondisi tenaga kerja yang sudah terdampak ada 29 juta dengan 2,5 juta pengangguran dan 24 juta pengurangan jam kerja yang berdampak pengurangan pendapat sehingga memengaruhi konsumsi yang berkurang.
“Selain itu, kami juga mengusulkan program Negara Membeli guna menjaga permintaan dan perputaran ekonomi misalnya pada petani dan nelayan,” kata Rosan.
