KabarUang.com, Washington – Tim transisi Biden dan Harris sudah mempersiapkan akan mengambil tindakan hukum jika kepala agen federal yang masih mengawasi mekanisme transfer kekuasaan tidak bergerak dalam membebaskan pendanaan akses ke agensi.
Ilustrasi via pontianaktribunnews.com
Pihaknya menyatakan bahwa ini sudah saatnya untuk mengganti dan meresmikan Joe Biden, Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat yang baru.
“Kami percaya bahwa waktunya telah tiba bagi administrator GSA untuk segera memastikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden terpilih,” ungkap pejabat transisi Biden-Harris, Selasa (10/11) dilansir kontan.co.id.
Masa transisi kekuasaan harus dilaksanakan segera
Pihak transisinya menyatakan bahwa ada beberapa tindakan hukum yang sudah dipersiapkan untuk mempercepat mekanisme transisi. “Ada sejumlah opsi di atas meja, tindakan hukum tentu saja dimungkinkan, tetapi ada opsi lain juga bahwa kami sedang mempersiapkan,” lanjutnya.
Sementara, Administrasi Layanan Umum (GSA) memiliki tanggung jawab utntuk mengawasi transisi kepresidenan mulai mengunjungi agensi untuk bertemu dengan pejabat karir dan menentukan potensi perubahan kebijakan yang perlu dilakukan.
Kantor transisi Biden dan Harris pun saat ini sudah beroperasi. Dimulai sejak musim panas sesuai dengan undang-undang federal yang mengatur bagaimana transisi kekuasaan yang mulus bisa terjadi.
Di sisi lain, secara hukum, Administrasi GSA Murphy, pejabat administrasi Trump memegang peranan penting meskipun jarang dibahas. Dirinya bebas untuk menandatangani dokumen penyerahan jutaan dolar serta akses ke ruang kantor dan peralatan untuk memulai tahap transisi terakhir.
Agensi mengatakan bahwa posisinya masih belum mengalami perubahan, dia belum mendapatkan kepastian pemenang pemilihan presiden.
Sebelumnya, Murphy mengatakan calon yang berhasil setelah pemenang ini jelas berdasarkan proses yang sudah ditetapkan dalam konstitusi.
Dirinya menambahkan bahwa sejauh ini badan itu sudah memenuhi semua persyaratan hukum di bawah Undang-Undang Transisi Presiden. Para ajudan presiden Biden merasakan frustasi dengan adanya hal ini. Untuk itu, dia menolak untuk menyerah dan dengan demikian menunda transisi.
Pihaknya mengatakan belum memasuki masa transisi menandakan bahwa mereka belum bisa mengakses informasi rahasia untuk keamanan nasional yang tunjuk.
