KabarUang.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan soal kepastian tak adaya kenaikan upah minimum pekerja (UMP) di sebagian besar provinsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang tidak naik pada 2021.
Ilustrasi via viva.com
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan upah minimum pekerja ini bisa menurunkan perumbuhan konsumsi masyarakat. Bahkan jauh lebih lambat dibanding sebelum Covid-19.
Meski begitu, pihaknya mengatakan bahwa program-program bantuan sosial yang saat ini disalurkan untuk masyarakat masih akan terus berlanjut di 2021. Walaupun jumlahnya tidak sebesar di tahun ini, namun setidaknya bantuan ini dapat menjaga tingkat konsumsi dari kalangan bawah.
Dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, pemerintah sudah menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini jauh lebih rendah sekitar 45,9% diandingkan dengan anggaran program PEN tahun ini yang mencapai Rp 203,9 triliun.
Kunci perekonomian tahun depan
Anggaran perlindungan sosial ini digunakan untuk PHK bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 18,8 juta KPM, bansos tunai bagi 10 juta KPM, bantuan langsung tunai (BLT) dan juga kartu prakerja.
Di sisi lain, Josua menilai penemuan vaksin dan vaksinasi akan menjadi kunci utama ekonomi. Dia berasumsi bahwa vaksin sudah dapat didistribusikan pada semester I tahun depan Hal ini membuat ekspektasi masyarakat kelas atas yang akan pulih.
Hal itu akan menopang tingkat konsumsi pada semester II-2021. Sejalan dengan proporsi total konsumsi pada masyarakat golongan kelas atas yang mampu mencapai 40 hingga 45 persen dari total konsumsi nasional. Namun, jika ternyata distribusi vaksin masih belum optimal di semester I, maka hal ini akan berakibat menurunnya ekspektasi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Maka pemerintah perlu mempertimbangkan perluasan bantuan sosial untuk kalangan menengah demi menopang tingkat konsumsi masyarakat secara umum,” ungkap Josua dilansir kontan.co.id, Selasa (3/11).
Josua juga mengatakan bantuan sosial yang diberikan pada tahun depan akan mendukung pertumbuhan pengeluaran pemerintah di tahun 2021. Sementara, komponen pertumbuhan ekonomi lainnya seperti investasi, diperkirakan mampu tumbuh positif. Hal ini seiring dengan pemulihan ekonomi global 2021. Selain itu juga, didukung oleh deregulasi melalui UU Cipta Kerja.
