KabarUang.com, Jakarta – Ombudsman RI meminta Menteri Nadiem selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyesuaikan kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal ini dilakukan pihakn Ombudsman seiring banyaknya laporan dari orang tua murid dan guru tentang terllau beratnya beban yang harus ditanggung oleh siswa. Masalah lainnya yaknu jaringan internet hingga ketersdiaan waktu bagi orang tua yang bekerja untuk mendampingi anaknya dalam melaksanakan PJJ membuat model ini belum bisa dikatakan optimal karena mengejar kurikulum normal.
“Kurikulum yang baru perlu disusun dan diberlakukan untuk penyederhanaan materi tanpa mengurangi kualitas pendidikan,” ungkap Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, Minggu (16/8).
Dia mengatakan bahwa seharusnya para pihak pelaku atau pelaksana pembelajaran mengeluhkan sistem dan daya dukung teknis yang masih tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, Ombudsman meminta agar PJJ yang menggunakan platform daring ini masih harus dievaluasi untuk meminimalisir potensi gagalnya target pembelajaran.
Ilustrasi via JPNN.com
Pihaknya mengharapkan bahwa Menteri Nadiem segera mempercepat penerapan kurikulum khusus atau darurat di tengah pandemi Covid-19. Lebih lanjut lagi, Ombudsman meminta agar pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyedia jaringan internet gratis di beberapa titik. Bahkan termasuk penyediaan alat atau gawai yang dapat digunakan secara bergantian uoleh siswa atau tenaga pendidik yang memang membutuhkan.
Keluhan orang tua dan siswa selama PJJ
Suaedy mengatakan , dirinya menerima banyak laporan yang mengeluhkan kendata teknik dalam PJJ itu seperti keterbatasan dalam penyediaan gawai, paket data serta keterbatasan akses jaringan internet. Keluhan ini bukan hanya dirasakan oleh siswa namun para pendidiknya juga.
Untuk masalah pembukaan kegiatan pembelajaraan tata muka di beberapa daerah itu, dirinya menyerahkan langsung kepada dinas pendidikan setempat dan wajib memperoleh persetujuan dari Kemendikbud dan Satgas Covi-19.
“Selama vaksin Covid-19 belum ditemukan dan diedarkan, sebaiknya kegiatan belajar tatap muka di skeolah bagi daerah yang pernah ada kasus terinfeksi Covif-19 dtunda terlebih dahulu,” jelasnya Suaedy dilansir bisnis.com.
Selain itu, dia juga mengatakan untuk mengurangi beban selama PJJ, dia berharap Kemendikbud akan membuat pandeuan yang lebih mudah dipahami serta mudah diprakteikan oleh orang tua atau wali siswa.
“Orang tua dituntut untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang mengikuti PJJ. Hal tersbeut menimbulkan problem sosial baru karena banyak orang tua/wali murid yang berbenturan waktu dengan jadwal bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” lanjutnya.
Sementara keluhan soal platform ini hadir karena dianggap monoton dan membosankan sehingga mengurangi semangat para siswa untuk belajar kondusif.
“Kemendikbud pelru memastikan setiap platform dan atau media pembelajaran daring yang digunakan agar disisipkan gim ringan yang bermuatan edukasi. Sehingga pembelajaran tidak monoton,”ungkapnya.
