KabarUang.com , Jakarta – Pelaku industri sektor pariwisata mengandalkan pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu bertujuan sebagai langkah untuk memastikan perbaikan sektor pariwisata tahun depan bisa terealisasi di tengah terus memburuknya tren penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi berencana membentuk gugus tugas khusus. Melalui kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk memutus angka penyebaran virus corona (Covid-19)
“Gugus tugas khusus tersebut bertugas menjalankan pengawasan penerapan protokol kesehatan di wilayah-wilayah pariwisata selain standar operasi prosedur [SOP] yang sudah dimiliki. Bagian keamanan di tiap-tiap pelaku industri akan diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dan SOP yang dimiliki.” ujar Didien, Selasa (18/8/2020).
Masing-masing unit usaha di destinasi wisata, lanjutnya, harus membuat standar operasi mandiri. Standar tersebut harus berdasarkan protokol utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Standar operasi di daerah tersebut, kata Didien, harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari beberapa pihak terkait. Melalui koordinasi antara industri pariwisata itu sendiri, pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh-tokoh setempat.
Seperti diketahui bersama, tren angka penyebaran virus corona (Covid-19) terus mengalami peningkatan sampai dengan saat ini. Hal tersebut, tentu saja dapat menjadi ganjalan bagi rencana pemerintah dalam memperbaiki perputaran roda perekonomian di sektor pariwisata.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada Selasa (18/8/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah mencapai 141.370. Dengan jumlah pasien meninggal dunia 6.207 orang.
Pemerintah sendiri dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2021 menambah anggaran Kemenparekraf senilai Rp800 miliar. Dengan mengucurkan sekitar Rp4,9 triliun yang difokuskan untuk pemulihan kegiatan industri, pariwisata, dan investasi.
Dari total anggaran tersebut, sebanyak 8,3 persen untuk belanja pegawai, 79 persen untuk belanja barang, dan 12,7 persen untuk belanja modal.
Disisi lain, pemerintah juga telah menetapkan aturan untuk membatasi jumlah pengunjung lokasi wisata sebanyak 50 persen dari jumlah pengunjung normal.
Selain itu, pengelola Kawasan wisata diminta mengatur jam operasional. Untuk hal ini, pengaturan jam operasional mengacu pada kebijakan daerah masing-masing.
![[Infografik] Data Potensi Industri Halal Tanah Air](https://i2.wp.com/www.kabaruang.com/wp-content/uploads/2020/05/Infografik-Memotret-Potensi-Industri-Halal-Tanah-Air.jpg?resize=350%2C250&ssl=1)
