KabarUang.com, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang disingkat dengan BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan RUU Cipta Lapangan Kerja ini sangat bisa mendorong penciptaan lapangan kerja.
Menurut Bahlil, solusi mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi adalah Omnibus Law sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang masih dalam proses finalisasi pada saat ini.
Dengan adanya pengimplementasian UU CK ini, maka ada permasalahan perizinan baik di daerah ataupun pusat yang prosesnya terkatung-katung, bisa segera diselesaikan melalui perintah khusus Jokowi selaku Presiden RI.
Perizinan daerah akan ditarik ke pusat serta juga didelegasikan kembali ke daerah beserta dengan Norma, Standar, Prosedur, dan juga pada Kriteria atau yang disingkat dengan NSPK yang terukur oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perizinan di Kementerian/ Lembaga (K/L) juga akan ditarik kepada Presiden dan didelegasikan kembali dengan Peraturan Pemerintah.
“Jadi jelas semua perizinan ada jangka waktunya. Jangan seperti sekarang, waktunya tidak jelas,” kata Bahlil, seperti dikutip dari bisnis.com Kamis (13/8/2020).
Bahlil juga bisa menegaskan bahwa UU CK akan bisa memberikan perlakuan istimewa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM. “Dengan UU ini, negara wajib hadir untuk membeli produk UMKM dan negara juga dapat mengawinkan perusahaan besar dengan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh kembang,” tambah Bahlil seperti dikutip dari bisnis.com.
Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) di BKPM, sepanjang Januari hingga Juni 2020, pengajuan Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB yang paling dominan dengan persentase yakni 57,6 persen adalah permohonan usaha mikro dan kecil sebanyak 189.188 dari total 328.409 NIB yang diajukan.
