KabarUang.com, Jakarta – Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Hari Santosa Sungkari mengatakan bahwa pemerintah saat ini akan memprioritaskan membuka wisata alam dianding wisata kota.
Bukan tanpa alasan, dilakukannya hal ini karena wisata alam dinilai lebih aman dan mudah dalam menerapkan social distancing. Jadi, destinasi seperti geopark di Jawa Barat dan Sumatera Barat akan didahulukan.
Wisata alam lebih diprioritaskan
Ilustrasi via Pegipegi.com
“Tujuannya karena wisata alam lebih aman karena bisa dilakukannya penjarakan fisik. Bagi pemerintah daerah (pemda) yang siap bisa kita berikan izin. Kondiai terus kami lakukan dnegan Kementerian kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup,”ungkapnya dilansir sindonews,com.
Selain itu pula, pihaknya menilai bahwa ada beberapa pemda yang siap kembali ke pariwisata kota dan menerapkan prokol kesehatan. Diantara beberapa yang siap yakni Bali, Banyuwangi, Nusa Tenggara Barat, Batam dan Bintan.
Untuk itu, di perkirakan pada bulan Agustus mendatang ada beberapa destinasi wisata mulai dibuka untuk wisatawan domestik. Sementara, untuk wisatawan asing diperkirakan akan dibukan pada bulan September atau Oktober.
“Misalnya di Bali akan coba iberi izin buka hingga jam 9 malam, lalu kita evaluasi dampaknya,”ungkapnya. Pihaknya menjelaskan bahwa jumlah wisatawan domestik akan dibuka kembali normal secara volume pada tahun 2023 dan untuk wisatawan asing pada tahun 2024. Sementara target wisatawan domestik diturukan menjadi 120 hingga 140 juta wisatawan dan untuk wisatawan asing menjadi 2,8 hingga 4 juta orang tahun ini.
Saat ini, pemerintah Indonesia sendiri sudah membuka beberapa tempat wisata. Namun, tempat wisata daerah akan didahulukan. Terlebih tempat-tempat yang sudah dinyatakan sebagai zona hijau dan kuning. “Tentunya ada syarat, yang akan diprioritaskan di zona hijau dan kuning,”jelasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf mengaku bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memetakan wilayah mana saja yang terjadi kasus baru Covid-19.
“Kemenkes sudah kerja sama. Kami lakukan koordinasi dengan dinasi setempat. Kita koordinasi untuk destinasi wisata yang menjalankan protokol kesehatan dengan baik,”ungkapnya.
Bagi daerah yang melakukan daerah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya akan merekomendasikan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masing-masing daerah untuk langsung menegur. “Nanti ketika dibuka, apabila melanggar bisa ditutup. Itu wewenang kepala daerah,”paparnya.
