KabarUang.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mengambil tindakan segera untuk membuka sekolah karena beberapa alasan. Salah satunya yakni dirinya tidak ingin kegiatan pendidikan ini menjadi klaster baru Covid-19.
Terkait alasan mengapa Gubernur Jabar itu tidak segera membuka sektor pendidikan saat pandemi karena dirinya tidak ingin klaster baru Covid-19 terjadi. Ridwan Kamil sendiri berkaca pada pengalaman negara lain yang membuka kegiatan sekolah setelah adanya pelonggaran dan hasilnya terjadinya klaster baru Covid-19.
“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus Covid-19) dari dunia pendidikan saat lockdown dibuka,”ungkap Menteri Ridwan Kamil, Bandung, Jumat (12/6), dilansir ayobandung.com.
Ridwan Kamil tidak ingin terjadi klaster baru Covid-19
Kejadian itupun dijadikan pelajaran oleh Gubernur asli Bandung itu. Untuk itu, di asangat berhati-hati dalam membuka sektor pendidikan. “Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,”ungkapnya saat silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Bandung.
Dirinya pun meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang bekerja dalam bidang pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren. Untuk itu, pihak pondok pesantren diminta untuk mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas Covid-19 di kabupaten/kota apabila ingin membuka kembali aktivitas pendidikan. Pastikan pula untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatannya.
“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara esantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,”ujarnya.
“Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain,”jelasnya.
Ridwan Kamil pun menegaskan bahwa dirinya melakukan komunikasi yang intens dengan Gugus Tugas Percepatan Penangulangan Covid-19 Provinsi Jabar dan juga tokoh agama atau ulama.
“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang paham, ilmuwan kesehatan, ilmuwan ekonomi. Kami sebagai Gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya, khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,”tambahnya.
