KabarUang.com , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2020. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga menyatakan bakal menunda kenaikan tunjangan kinerja PNS.
Hal itu, dikatakannya, sebagai dampak penghematan belanja K/L untuk mendukung penangananwabah virus corona (Covid-19). Penundaan pengangkatan itu menjadi bagian dari efisiensi belanja pegawai.
“Untuk belanja pegawai juga kita minta penundaan tukin (tunjangan kinerja) dan pengangkatan CPNS juga delayering, sehingga kita bisa melakukan pengetatan belanja pegawai,” kata dia saat telekonferensi, Jumat 8 Mei 2020.
Pengetatan belanja dilakukan tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PNS. Namun hal tersebut dikecualikan untuk komponen Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pejabat eselon II ke atas yang dipastikan tidak akan menikmati THR tahun ini.
“Pelaksanaan penundaan sehingga kita bisa melakukan pengetatan dari belanja pegawai. Hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak mereka kecuali THR eselon II ke atas yang tidak dibayarkan,” jelas Sri Mulyani.
Sesuai dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Ketetapan tersebut ditegaskan Sri, memang untuk belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19 dapat ditunda dan dialihkan ke tahun depannya.
“Belanja yang tidak ada kaitannya dengan penangangan Covid ditunda dan anggarannya dikunci. Termasuk program prioritas nasional mengalami penundaan,” tegas dia.
Selain belanja pegawai sendiri yang dipotong dari, pagu anggaran tahun ini sebesar Rp261,2 triliun. Belanja barang dan modal juga telah dirampingkan cukup signfikan.
Untuk belanja modal yang sudah ditunda, kata Sri, dari pagu sebelumnya sebesar Rp208 triliun menjadi hanya Rp158 triliun. Jadi ada Rp52 triliun untuk penundaan belanja modal diperpanjang jadi multiyears.
“Belanja barang akan dipotong sebesar Rp43 triliun jadi hanya Rp290 triliun. Ini sudah lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai Rp330 triliun dan 2018 capai Rp347 triliun,” tuturnya.
Selanjutnya, penghematan anggaran juga dilakukan dengan menghentikan sementara perjalanan dinas. Hingga seminar-seminar yang tidak berhubungan dengan pencegahan atau pun penyebaran Virus Corona.
