KabarUang.com, Jakarta – Pemerintah mencatat bahwa 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Hasilnya cukup mengejutkan, dimana PSBB tidak semua berhasil menekan kurva penambahan pasien baru per harinya.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hasil dari PSBB ini harus dievaluasi. Pasalnya, ada beberapa daerah yang tidak menerapkan PSBB namun bisa mengendalikan penyebaran virus corona jenis baru itu.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan bahwa beberapa daerah yang menerapkan PSBB mencatat penurunan kasus positif secara gradual, namun tidak drastis. Di tempat yang lain, ada juga daerah yang melaporkan bahwa jumlah kasus baru menurun, namun tidak konsisten. Bahkan ada juga yang tidak bertambah kasusnya meski penerapan PSBB sudah dimulai.
“Juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum PSBB. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa, kenapa,”ungkap Presidn Jokowi saat membuka rapat melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (12/5).
Jokowi minta hasil dari PSBB dievaluasi
Dalam catatannya, Jokowi melihat dari 10 provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak, hanya ada 3 provinsi yang memiliki status PSBB, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat. DIirnya bukan mempersalahkan daerah yang berinovasi dalam mengendalikan Covid-19 dengan tidak menerapkan PSBB, namun perlu adanya evaluasi terhadap penerapan PSBB.
“Ini harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB, karena memang ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijaka pembatas kegiatan di masyarakt disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing.”ungkapnya.
Sebelum ini, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa pelaksanaan PSBB di Jakarta ini sudah memberikan hasil positif. Dimana kasus positif Covid-19 di Ibu Kota terhadap total kasus secara nasional sudah menyusut.
Namun, meski sudah melandai, upaya pemulihan atau relaksasi PSBB ini masih dalam pengkajian. Presiden Jokowi sudah meminta sejumlah pakar, mulai dari ekonomi hingga sosiologi untuk menyelidiki masalah ini.
Doni pun menyarankan agar daera lain melakukan pencatatan kasus baru secara konsisten selama menerapkan PSBB.
“Hal ini kita upayakan agar tidak terjadi ping pong antardaerah, di mana ada satu daerah yang telah menurun, sudah sangat berkurang lantas akan bisa kembali lagi manakala ada perubahan mobilisasi dari masyarakat,”jelasnya.
