KabarUang.com , Kairo – International Monetary Fund (IMF) setuju meminjamkan dana 2,77 miliar dolar AS pada Mesir untuk penanganan pandemi corona. Mesir mengalami keruntuhan ekonomi akibat penyakit yang berasal dari Wuhan, China, tersebut.
Pemerintah Mesir meminta paket pinjaman selama setahun pada bulan lalu. Mesir kesulitan menangani corona dengan runtuhnya ekonomi di sana.
“Pandemi corona secara drastis mendisrupsi kehidupan masyarakat dan ekonomi di Mesir hingga butuh keseimbangan neraca pembayaran,” kata Deputi I Manajer Pelaksana IMF Geoffrey Okamoto dilansir dari Al Arabiya.
Padahal Mesir tak mengalami kasus corona sebanyak di Eropa dan Amerika. Catatan pasien corona untuk sementara ini disana mencapai 9,746 orang dengan 533 pasien meninggal. Namun pandemi corona memberi pukulan hebat pada ekonomi Mesir.
Mesir kehilangan salah satu pundi pendapatan sejak corona melanda di sektor pariwisata. Sektor tersebut menyumbang 12 persen dari PDB Mesir. Remiten dari pekerja Mesir di luar negeri juga turun. Padahal biasanya remiten ini memberi 10 persen dari PDB. Pendapatan Mesir makin berkurang sejak berkurangnya geliat di terusan Suez. Akibatnya, diproyeksi sepertiga penduduk Mesir jatuh miskin.
Hingga saat ini, Mesir masih menutup sekolah, masjid, museum, dan situs bersejarah karena corona belum reda di sana. Adapun restoran, bar, bioskop, dan pusat perbelanjaan hanya buka di siang hari.
Sebelumnya, Mesir sudah meminjam 12 miliar dolar AS dari IMF pada 2016 sebagai upaya menambah likuiditas pasar uang, memotong subsidi, dan menambah nilai pajak.
Disisi lain, pihak pemerintah mesir sudah merilis amandemen baru untuk lawan virus corona. Undang-undang darurat negara tersebut yang memberikan presiden kekuasaan lebih luas. Peraturan itu pun akan membuat militer dapat mengambil tindakan untuk melawan wabah virus corona.
Amandemen memungkinkan negara untuk mengambil dan menegakkan serangkaian tindakan. Beberapa di antara tindakan telah dikerahkan untuk mengekang penyebaran virus corona di Mesir.
Tindakan yang sudah dilakukan pemerintah termasuk sekolah yang ditutup sementara, melarang pertemuan publik atau pribadi, dan mengkarantina wisatawan yang pulang. Parlemen pun menyatakan, tindakan lainnya seperti melarang ekspor barang-barang tertentu dan membatasi perdagangan atau pemindahan komoditas.
