Tanggapan Soal Kebijakan ‘Darurat Sipil’ Jokowi

0

KabarUang.com, Jakarta – Terkait kebijakan yang diberlakukan Jokowi yakni ‘Darurat Sipil’ guna melawan corona mendapat tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya dari Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Ilustrasi via Pantau.com

Politisi Partai Demokrat itu berkata bahwa Presiden tidak bisa seenaknya mengambil keputusan itu demi melawan pandemi.

“Presiden jangan mengambil kebijakan paling minimal untuk mengatasi pandemi, tapi menyiapkan kebijakan paling maksimal untuk mengatasi frustasi rakyat. #TolakDaruratSipil,”tulisnya pada akun Twitter pribadinya, Senin (30/3).

Baginya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta darurat sipil yang Jokowi sampaikan diibaratkan memberika dua pilihan kepada rakyat. Diserang covid-19 atau digebuk negara.

Baca Juga  Erick Thohir Apresiasi Garda Terdepan Penanganan Corona, Tenaga Medis Luar Biasa!

“Dalam buku menu itu pilihannya cuma Perbatasan Sosial atau Darurat Sipil. Artinya warga silahkan memilih : diserang virus corona atau digebuk negara”tambahnya.#TolakDaruratSipil.

Di sisi lain Politisi Partai Gerindra Iwan Sumule menilai bahwa tidak ada dasar bagi Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan darurat sipil dalam menangani kasus pandemi ini.

Sebab dia berpendapat, dalam penetapan darurat karena corona ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

“Tidak ada dasar Jokowi tetapkan ‘Darurat Sipil’ berdasarkan Perppu No 23/1959. Kita tidak terancam dan bahaya karena : Pemberontakan, Kerusuhan/ hura-hura, Bencana Alam. Covid-19 itu pandemi,”tulisnya dalam akun twitternya pada Senin (30/3).

Baca Juga  Jamaah An-Nadzir Sholat Idul Fitri (Ied) 1440 Hijriah Hari Ini

Ia juga menduga bahwa kiranya Jokowi merencanakan darurat sipil ini karena menghindar dari tanggung jawab seorang Presiden akibat meluasnya wabah corona.

“Ngindar tanggung jawab dan tambah kekuasaan. Iya gak sih?”tambahnya lagi.

Diketahui bahwa pada rapat sebelumnya, Jokowi menyinggung soal pembatasan sosial berskala besar serta menerapkan darurat sipil sebagai penanggulangan bencana corona ini.

“Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil,”ungkanya saat membuka rapat terbatas membahasa Laporan Gugus Tugas Penanganan Corona yang digelar melalui video conference, Senin (30/3) dilansir wartaekonomi.com.

Baca Juga  Ini Syarat Penerima Kartu Prakerja, Tidak Kerja Tapi diGaji

Inilah yang membuat para anggota partai itu menanggapi hal ini baik secara langsung maupun sosial media.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here