Anies Perpanjang Work From Home, Sampai Kapan ?

0

KabarUang.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) hingga tanggal 19 April 2019 mendatang. Hal ini seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 20/SE/2020 tentang Perpanjangan Himbauan Bekerja Dari Rumah (Work From Home) tanggal 3 April 2020.

Ilustrasi via detikfinance

Keputusan ini diambil dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Jakarta. Lalu Anies menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjang Darurat Bencana Covid-19 di DKI Jakarta.

“Diharapkan semua perusahaan dapat tetap mengatur tenaga kerjanya untuk melaksanakan kegiatan bekerjanya dari rumah sampai dengan tanggal 19 April 2020,”tulis Anies dalam surat edaran tersebut, Senin (6/4).

Baca Juga  Gubernur Sulsel Janji Semua Siswa Punya Laptop Saat UNBK Tahun Depan

Work From Home diperpanjang

Bagi perusahaan atau bidang usaha yang tidak bisa memberlakukan WFH, Anies meminta perusahaan tersebut mengikuti semua protokol pencegahan penyebaran Covid-19 secara disiplin. Bidang usaha yang dimaksudkan ini meliputi kesehatan, pangan atau kebutuhan pokok, energi, jasa keuangan serta sistem pembayaran. Hingga transportasi, maupun bidang lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

Sejak 20 Maret lalu, Anies sendiri sudah memerintahkan semua perkantoran di Jakarta untuk tutup. Kebijakan ini tertuang dalam Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 agar perkantoran menutup kantornya akibat pandemi global.

“Kepada dunia usaha kita mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan, ini statusnya tapi menergaskan bahwa sleuru kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan,”ungkap Gubernur Jawa Barat itu.

Baca Juga  Amerika Diprediksi Akan Bebas Dari Corona Pada Tahun 2021, The Fed Berikan Pinjaman Sebanyak 2,3 Triliun Dolar AS

Anies juga meminta dunia usaha untuk menutup operasional kantor dan mengalihkan kegiatan tersebut menjadi di rumah, yang saat ini dikenal dengan WFH.

“Menutup fasilitas operasional kantor dan melakukan kegiatan di perkantoran tetapi melakukan kegiatan di rumah,”jelasnya.

Sementara, untuk perusahaan yang tidak mungkin menutup seluruh total operasional kantor, boleh untuk meminimalisir kegiatan di kantor.

“Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal, minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja di rumah,”jelas Anies.

Di sisi lain, Fungsionaris Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) Muhamad Alipudin meminta Pemprov membentuk Gugus Tugas Ekonomi khuhsnya untuk di Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  Jumlah Kematian di Jakarta Akibat Corona Lebih Banyak Dibanding California ?

“Kebijakan tersebut juga harus didukung oleh langkah yang konkrit dari pemerintah untuk segera merealisasikan relaksasi tersebut, agar terjadi sinkronisasi seluruh pihak perbnakan maupun lembaga non bank lainnya. Ini pelru dibentuk gugus tugas ekonomi untuk Jakarta agar perekonomian di Jakarta bisa mengarah ke arah yang lebih baik,”tegasnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here