Pemerintah Jelaskan Perubahan Formula Perhitungan Upah Minimum

Pemerintah menjelaskan alasan di balik perubahan formula pengupahan minimum yang tertuang dalam omnibus law cipta kerja. Dalam formula baru ini penghitungan upah minimum tak lagi mempertimbangkan laju inflasi dan mengganti variabel pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi.

0
Pemerintah Jelaskan Perubahan Formula Perhitungan Upah Minimum
Ilustrasi Menko Perekonomian Airlangga Hartanto

KabarUang.com , Jakarta – Pemerintah menjelaskan alasan di balik perubahan formula pengupahan minimum yang tertuang dalam omnibus law cipta kerja. Dalam formula baru ini penghitungan upah minimum tak lagi mempertimbangkan laju inflasi dan mengganti variabel pertumbuhan ekonomi nasional menjadi pertumbuhan ekonomi provinsi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, dihapusnya variabel pertumbuhan ekonomi nasional lantaran kebijakan pusat tak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah. Angka produk domestik bruto (PDB) nasional juga dianggap tak bisa mewakili kondisi ekonomi sebuah daerah atau provinsi tertentu.

“Kebijakan di pusat tak bisa mencerminkan daerah. Misalnya Jabar Utara daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta, upahnya juga relatif lebih tinggi dari DKI Jakarta. Sedangkan di Jabar Selatan masih memerlukan kegiatan ekonomi,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/2).

Baca Juga  Kemenkeu Resmi Rilis Investasi Syariah Dengan Target Penjualan Rp 2 Triliun

Airlangga melanjutkan, penggunaan rumus pengupahan yang lama dengan prinsip ‘One Size Fit for All’ alias satu ukuran untuk semua, justru akan membuat Jawa Barat dengan standar upah yang sudah tinggi semakin ditinggalkan investor. Dengan one size fit for all, tahun 2020 ini upah minimum di 34 provinsi naik sama rata, 8,51 persen.

Sedangkan dengan sistem pengupahan yang baru, maka kenaikan upah minimum di setiap provinsi bisa saja berbeda-beda tergantung dari pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Kondisi ini diyakini lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat. Investor pun tak lagi terpaku untuk mencari daerah dengan upah rendah, karena kenaikan upah setiap provinsi kini tak lagi sama rata.

Baca Juga  Izin Impor Bawang Putih Dipersulit Seorang Menteri, Kata Bos Bulog

“Kalau one size fit for all itu (Jawa Barat) selatan bisa tak tersentuh sehingga (investor) lari ke Jateng. Apalagi pemerintah keluarkan PP (Peraturan Pemerintah) khusus Jateng dan Jatim. Sehingga tentu industri padat karya Jabar akan ditinggalkan,” jelas Airlangga.

Formula pengupahan yang baru, dengan hanya mempertimbangkan angka pertumbuhan ekonomi provinis, diharapkan membuat Jawa Barat yang sudah lebih dulu dipenuhi industri padat karya tak sepenuhnya ditinggalkan investor. Justru, ujar Airlangga, aktivitas ekonomi bisa saja mengalir ke Jawa Barat bagian selatan yang selama ini belum riuh oleh kegiatan ekonomi.

Baca Juga  Jonan Katakan Pemerintah Harus Ikut Andil Terkait Isi Ulang Mobil Daya Listrik

“Ini juga untuk memberikan kesempatan kerja kepada 7 juta masyarakat Indonesia yang belum masuk ke lapangan kerja,” ujar Airlangga.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here