Pembahasan Draf RUU Cipta Lapangan Kerja, KPSI Tidak Ikut Hadir

Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat presiden atau surpres terkait draf omnibus law cipta lapangan kerja. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka pembahasan draf rancangan undang-undang (RUU) tersebut segera dibahas di DPR.

0
ilustrasi via ekonomi bisnis com
ilustrasi via ekonomi bisnis com

KabarUang.com , Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat presiden atau surpres terkait draf omnibus law cipta lapangan kerja. Dengan ditandatanganinya surat tersebut, maka pembahasan draf rancangan undang-undang (RUU) tersebut segera dibahas di DPR.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah diminta oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, untuk masuk ke dalam tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik dari Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Iqbal mengaku, tim yang dibentuk melalui SK Nomor 121 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Lapangan Kerja itu, tidak ada hubungan apapun dengan KSPI.

Baca Juga  Destry Damayanti Diharapkan Bisa Membawa BI Lebih Adaptif Dan Juga Inovatif

“KSPI tak pernah diundang dan tak pernah diminta oleh Menko Perekonomian, untuk masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK No. 121/2020 tersebut,” kata Iqbal di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2020.

Selain itu, Iqbal juga menekankan bahwa KSPI tidak pernah bersedia masuk ke dalam tim pembahasan dan konsultasi publik, yang dibentuk oleh Kemenko Perekonomian, terkait RUU Cipta Lapangan Kerja itu.

Baca Juga  Grab Dipuji Sudah Inovatif dalam Fitur Keamanan dan Keselamatannya

“Dengan tegas kami mengatakan, tidak pernah dan tak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk Menko Perekonomian, terkait pembahasan RUU Cipta Lapangan kerja Omnibus Law,” ujar Iqbal.

Karenanya, Iqbal pun kembali menegaskan bahwa KSPI sama sekali tidak berkaitan dengan segala isi dari draf RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut, yang kabarnya saat ini sudah diserahkan kepada pihak parlemen.

Terlebih, Iqbal juga memastikan bahwa jika nantinya masih ada pencantuman nama KSPI di dalam draf RUU itu, maka bisa dipastikan bahwa hal tersebut adalah tanpa persetujuan resmi dari pihak KSPI itu sendiri.

Baca Juga  Bos BTN Yakin Pada Semester II-2019 Lahan Subur Bagi Properti

“Semua isi yang draftnya resmi diserahkan Menko Perekonomian ke Pimpinan DPR, KSPI tidak bertangungjawab karena KSPI tak pernah dan tak akan terlibat masuk ke dalam tim bentukan,” kata Iqbal.

“Maka kalau di SK No.122/2020 itu ada dicantumkam (nama) KSPI, hal itu adalah tanpa seizin KSPI dan KSPI tak pernah tahu dan tak akan pernah terlibat,” ujarnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here