Pajak Digital Mulai Disinggung Pada Saat Pertemuan G20

Pertemuan sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G20 di Riyadh akhir pekan ini turut membahas pajak digital. Dalam pertemuan hari pertama, para pejabat G20 menyerukan, seluruh negara G20 harus bersatu untuk mengurus optimalisasi pajak secara agresif raksasa-raksasa digital global seperti Google, Amazon dan Facebook.

0
ilustrasi via line today com
ilustrasi via line today com

KabarUang.com , Jakarta – Pertemuan sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G20 di Riyadh akhir pekan ini turut membahas pajak digital. Dalam pertemuan hari pertama, para pejabat G20 menyerukan, seluruh negara G20 harus bersatu untuk mengurus optimalisasi pajak secara agresif raksasa-raksasa digital global seperti Google, Amazon dan Facebook.

Pada mulanya pertemuan yang disebut Group of Twenty atau G20 ini hanya di hadiri oleh Menteri keuangan negara anggota dan petinggi Lembaga keuangan dunia. Namun, setelah krisis keuangan global 2008 lalu, rapat itu mulai di hadiri oleh pemimpin negara dan pejabat tinggi lainnya.

Baca Juga  Ekonomi RI Semester I-2019 Dinyatakan Melambat Imbas Dari Pelemahan Perekonomian Global

Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.

Pada pertemuan kemarin , aturan global sedang dikembangkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi (Organizations for Economic Cooperation and Development/ OECD) agar para perusahaan digital membayar pajak di negara tempat mereka melakukan bisnis, tidak sekadar di lokasi anak perusahaan mereka.

Baca Juga  Akibat Belum Lapor, Spekulasi Kinerja BUMN Mencuat

Dilansir Reuters, Sabtu, OECD menyebutkan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan pajak secara nasional hingga 100 miliar dolar AS per tahun.

Seruan untuk bersatu ini banyak diarahkan pada Amerika Serikat (AS), rumah bagi banyak perusahaan teknologi besar. Apalagi, AS akan mengadakan pemilihan umum pada November. Para pejabat G20 cemas, pemerintahan baru akan membuat kebijakan baru yang menghambat regulasi pungutan pajak digital.

“Tdak ada waktu sampai menunggu pemilihan,” ujar Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz dalam seminar pajak yang diadakan di sela-sela pertemuan G20.

Baca Juga  Harga Emas Antam Dijual Dikisaran Rp705.000 per Gram Karena Naik Seribu

Isu pajak perusahaan digital dan dampak wabah corona terhadap ekonomi global adalah beberapa topik hangat yang dibicarakan dalam pertemuan para pemimpin keuangan G20 selama akhir pekan ini. OECD sendiri sudah memiliki gambaran kebijakan. Mereka ingin menetapkan tarif minimum yang efektif untuk memungut pajak perusahaan-perusahaan digital. Mereka akan mencari kesepakatan pada awal Juli yang ditargetkan dapat disahkan oleh G20 pada akhir tahun.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here