Omnibus Law Berikan Pengaruh Positif Untuk Sektor Property

Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Bulan lalu. Substansi RUU ini terdiri atas sebelas klister permasalahan yang melibatkan 31 kementrian/Lembaga.

0
ilustrasi via saudagarproperti com
ilustrasi via saudagarproperti com

KabarUang.com , Jakarta – Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Bulan lalu. Substansi RUU ini terdiri atas sebelas klister permasalahan yang melibatkan 31 kementrian/Lembaga.

Rancangan Omnibus Law yang sedang dibahas pemerintah dan DPR diperkirakan bakal memberi dampak positif bagi industri properti. Apalagi kebijakan ini akan memberi kemudahan dari sisi proses perizinan lokasi, IMB, hingga ketenagakerjaan. 

Insetif baru baru sektor properti ini pun dinilai bisa mendongkrak industri properti bila telah diterapkan. Hal itu pun bakal berdampak positif pada emiten-emiten bursa di sektor tersebut, termasuk PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yang saat ini tengah mengerjakan sejumlah proyek properti. 

Baca Juga  Cari Partner Bisnis? Kenali Dulu Tips Nya

Kepala Riset Reliance Sekuritas Lanjar Nafi menyampaikan, dengan Omnibus Law, pengembang diberi kemudahan sehingga ujungnya konsumen pun mendapat keuntungan. Dengan kemudahan mengakses pembiayaan properti, maka penjualan pun diyakini akan semakin naik. 

“Secara keseluruhan Omnibus Law ini akan banyak menguntungkan pengusaha, termasuk di sektor properti. Terlebih lagi dari beberapa perusahaan properti yang sedang gencar ekspansi seperti LPKR yang telah mengalahkan jumlah aset dari BSDE. Di mana LPKR memiliki asset sebesar Rp56, 8 triliun, “ujar Lanjar dikutip dari keterangannya, Jumat 31 Januari 2020. 

Baca Juga  Wall Street Mulai Lesu Menjelang Putusan Suku Bunga The Fed

Lanjar melanjutkan, Adanya Omnibus Law dari pemerintah memang untuk mengakomondasi kinerja dari beberapa UU yang tidak efektif. Aturan itu pun dinilai banyak di sektor properti.

“Permintaan properti diperkirakan memang cukup positif, suku bunga yang terus ditahan pada zona rendah akan meningkatkan minat konsumen untuk melakukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebelum suku bunga kembali naik. Tentu, ini juga positif buat LPKR, ” ujar Lanjar. 

Baca Juga  PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Ajukan Perubahan Harga Jual Rata-Rata Batu Bara

Secara general menurutnya, kehadiran Omnibus Law, berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Bahkan bisa menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Apalagi, saat ini peningkatan dalam penjualan properti sedang berlangsung. Perusahaan real estate Tanah Air mendapatkan banyak manfaat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi selama lima tahun terakhir.

“Situasi makro Indonesia untuk tahun 2020 sangat cerah. Momentum yang dimiliki Indonesia sangat sempurna untuk bisnis properti,” ungkapnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here