Maraknya Investasi Bodong, OJK Harap Masyarakat Tetap Waspada

Akhir-akhir ini masyarakat yang mulai meminati investasi semakin dikhawatirkan oleh investasi bodong. Tahun lalu kasus investasi bodong perumahan syariah mencuat, dan awal tahun ini investasi bodong beriming-iming bonus dari menggaet member baru mulai terungkap.

0
ilustrasi via newsokexone com
ilustrasi via newsokexone com

KabarUang.com , Jakarta – Akhir-akhir ini masyarakat yang mulai meminati investasi semakin dikhawatirkan oleh investasi bodong. Tahun lalu kasus investasi bodong perumahan syariah mencuat, dan awal tahun ini investasi bodong beriming-iming bonus dari menggaet member baru mulai terungkap.

Modus investasi ‘member get member’ oleh MeMiles saat ini tengah diusut oleh pihak kepolisian. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya sosialisasi mengenai investasi agar masyarakat tidak tertipu investasi bodong.

Sebelum melakukan investasi, kata Tongam, masyarakat diminta memahami hal-hal sebagai berikut:

Pertama, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Kedua, memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Baca Juga  3 Alternatif Pilihan Investasi Terpercaya Dengan Profit Harian

“Salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memanfaatkan tokoh masyarakat / tokoh agama / Public Figure untuk menarik minat berinvestasi,” jelas Tongam.

Ketiga, memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar lebih mempelajari bentuk investasi serta memahami hal- hal tersebut guna menghindari penipuan.

Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui adanya skema investasi bodong yang marak terjadi. Berbagai kasus investasi bodong yang telah terungkap menggunakan skema piramida dan skema ponzi.

Menurut keterangan dari situs Satgas Waspada Investasi OJK, skema piramida merupakan skema yang mengharuskan investor mencari member baru untuk mendapatkan keuntungan, lebih fokus pada pencarian anggota baru daripada penjualan produk, biaya keanggotaan tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh, ada underlying produk sebagai kamuflase dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar.

Baca Juga  Kemenkeu Catat Dana Suntikan BUMN Telah Menghasilkan Proyek Senilai Tiga Kali Lipat Lebih Banyak

Sementara itu skema ponzi, memiliki ciri yang hampir mirip, namun skema ini memiliki prinsip ‘gali lubang tutup lubang’. Cirinya yang pertama yakni tidak memiliki underlying produk yang ditransaksikan dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Investor juga diminta terus menerus top up dan keberlangsungan sistem ditentukan oleh hasil perekrutan anggota baru.

Investor yang tidak mendapatkan anggota baru tidak akan mendapatkan hasil investasi. Makanya ini juga sama dengan prinsip ‘gali lubang tutup lubang’.

Menurut Tongam L. Tobing jenis investasi berkedok reward semacam ini merupakan salah satu yang perlu diwaspadai.”Masyarakat perlu memahami karateristik investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat dan menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru ‘member get member’,” ujar Tongam.

Baca Juga  [Infografik] Peta Pembiayaan Investasi Tahun 2015 - 2020

Modus investasi bodong MeMiles yakni penawaran kegiatan periklanan dengan sistem top up uang untuk mendapatkan bonus atau hadiah. Bonus yang ditawarkan pun menggiurkan, top up sebesar Rp 300 ribu akan mendapatkan ponsel, top up Rp 3 juta akan mendapatkan motor, dan top up Rp7 juta akan mendapatkan mobil. Selain itu, juga ada promo umrah, perjalanan ibadah, sampai pendidikan S2.

Selain modus demikian, Satgas Waspada Investasi juga memperingatkan masyarakat karakteristik investasi ilegal lainnya, seperti memanfaatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/Public Figure untuk menarik minat berinvestasi, klaim tanpa Risiko (free risk), legalitas tidak jelas atau tidak memiliki izin.”Contohnya memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha, atau memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya,” jelas Tongam.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here