Larang Perekrutan Honorer, Pemerintah Ambil Jalan Rekrutmen Lewat Outsourching

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah melarang penggunaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Namun begitu, perekrutan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut masih dibutuhkan.

0
ilustrasi via www jawapos com
ilustrasi via www jawapos com

KabarUang.com , Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah melarang penggunaan tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Namun begitu, perekrutan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut masih dibutuhkan.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, proses perekrutan tenaga non-ASN itu dilakukan melalui pihak ketiga, atau yang biasa dikenal sebagai outsourcing. Untuk itu, perekrutan tersebut tidak menjadi bagian dari ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Meski begitu, tenaga yang diperoleh dengan mekanisme outsourcing tersebut hanya diperuntukkan bagi lima jabatan, yakni tenaga ahli atau konsultan individu, satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi, hingga juru masak.

Baca Juga  Apa Skema Pertamina Untuk Ganti Rugi Tumpahan Minyak

“Petugas keamanan, kebersihan diangkat dengan cara apa? Tenaga (juga) ahli boleh diangkat dengan mekanisme pihak ketiga (outsourcing),” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

Adapun untuk jabatan fungsional, seperti guru hingga tenaga penyuluh, ditegaskannya tidak masuk dalam komponen tersebut. Proses perekrutannya akan tetap melalui prosedur penerimaan Calon PNS (CPNS) atau P3K sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

“Untuk PNS, CPNS P3K, itu kan sesuai prosedur biasa bahwa itu dilaporkan ke menteri PAN-RB. Biasanya setiap tahun kita melihat mana yang prioritas,” tutur dia.

Baca Juga  Mandiri Targetkan Produk KPR Milenial Sampai 300M Akhir Tahun Ini

Adapun pelarangan penggunaan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, ditegaskannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sementara itu, tenaga honorer yang ada saat ini didorong untuk mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK yang akan dibuka sesuai dengan kebutuhan. Tenaga honorer tersebut memiliki masa transisi yang diberikan adalah selama 5 tahun terhitung sejak 2018.

Baca Juga  Jasa Marga Akan Terbitkan Dua Jenis Obligasi Demi Dukung Pendanaan Belanja Modal

“Kita punya waktu transisi 5 tahun. Dalam 5 tahun diharapkan silahkan mereka ikuti prosedur untuk ikuti seleksi. Itu langkah pertama seperti Pasal 99,” kata Setiawan.

Dalam rentang waktu 5 tahun atau 2018-2023 tersebut, kata Setiawan, pihaknya mengevaluasi manajemen ASN. Untuk posisi yang kosong akibat tenaga honorer tak diperbolehkan lagi untuk mengisi, akan dilakukan rekrutmen CPNS atau PPPK.

“Kita punya waktu transisi 5 tahun untuk meninjau lagi. Ke depan harus selektif untuk mengisi kebutuhan yang kosong, menata kembali kebutuhan agar sesuai,” tuturnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here