KabarUang.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar NU Robikin Emhas menanggapi soal Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Robikin mengatakan bahwa sudah sepatutnya Undang-Undang (UU) No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini direvisi. Hal ini karena tidak semua produk yang masuk ke Indonesia harus berlabelkan halal.
UU No.33/2014 dinyatakan bermasalah secara filosofis, sosiologis dan yuridis
Dia mengatakan bahwa hal itu secara fundamental bermasalah, baik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini berdasarkan kajian, diskusi dan seminunar ekstensif yang sudah dilakukan bersama narasumber dari berbagai bidang. Bahkan para kiai dari beberapa daerah pun dihadirkan pada Rapat Pleno PBNU di Purwakarta, Jawa Barat terkait masalah UU No.33/2014 ini.
Secara filosofis UU ini bertentagan dengan kaidah dasar hukum, yakni al ashlu fil asyiua al ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimha (pada dasarnya semua dibolehkan atau dihalalkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan). Oleh karena itu, UU ini perlu ditinjau ulang secara menyeluruh karena bertentangan dengan kaidah hukum,”ungkap Ketua Pengurus Besar NU dilansir bisnis.com, Selasa (21/1).
Lanjutnya, secara sosiologis, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia kebanyakan adalah muslim. Berbeda dengan negara-negara lain yang bukan mayoritas muslim yang perlu dilindungi oleh negara melalui regulasi agar tidak mengkonsumsi makanan haram. Jadi, perlu adanya sertifikasi halal.
Sedangkan Indonesia sendiri, karena mayoritas muslim, tidak perlu lagi sertifikasi halal. Hal inikarena apabila UU No.33/2014 dilaksanakan, hanya akan menambah beban produksi akibat terlalu banyak yang harus disertifikasi. Dimana ini akan beraibat pada bertambahnya beban konsumen dan menurunnya daya saing produsen.
“Jaminan prosuk halal ini tetap perlu, dengan berdasarkan pada asas hukum yang berlaku. Sehingga penilaian kehalalan suatu proses produksi dan hasil produksi tetap mengindahkan asas hukum dan mempertimbangkan aspek sosiologis supaya tidak mematikan usaha kecil dan memperlemah daya saing Indonesia di mata dunia,”lanjutnya.
Lebih jauh lagi, Robikin mengatakan bahwa seharusnya UU No.33/2014 itu bukan lagi tentang label halal tetapi label yang memberikan bahwa produk tersebut haram untuk dikonsumsi.
Sedangkan secara yuridis berdasarkan teori distribusi kewenangan, beleid tersebut bermasalah.
“Distribusi kewenangan dalam konteks jaminan produk halal tidak dapat dilakukan hanya oleh negara. Bahwa selain itu, norma dalam UU No.33/2014 ini memberikan monopoli kepada Komisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (UU) untuk menrbitkan fatwa. Padahal dalam sistem hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kewenangan untuk menerbitkan fatwa hanya berada di kekuadaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung,”jelasnya.
