Indonesia Tetap Paksa Netflix Agar Patuhi Aturan Yang Berlaku

Platform streaming video asal Amerika Serikat (AS), Netflix, saat ini sedang disoroti. Mulai dari soal kemplang pajak hingga adanya konten film yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan.

0
ilustrasi via tekno kompas com
ilustrasi via tekno kompas com

KabarUang.com , Jakarta – Platform streaming video asal Amerika Serikat (AS), Netflix, saat ini sedang disoroti. Mulai dari soal kemplang pajak hingga adanya konten film yang mengandung unsur pornografi dan kekerasan.

Bicara kewajiban membayar pajak, menurut anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak perlu repot melakukan studi banding untuk memperlakukan Netflix. Ia mengatakan cukup meniru langkah yang dilakukan Singapura.

“Singapura itu memberlakukan pajak di hilir, atau penggunanya, bukan di hulu alias Netflix. Artinya, tidak apa-apa Netflix tidak punya kantor perwakilan di sini asalkan mereka tetap membayar pajak,” kata dia.

Baca Juga  29 Bank Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah Patungan Rp 2,3 Triliun

Bobby melanjutkan, jika menilik kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik (PP PSTE), Netflix harus memiliki BUT (Badan Usaha Tetap). Namun, karena beleid ini tidak ada pidananya maka tidak ada yang bisa memaksa mereka mendirikan BUT di Tanah Air.

Meskipun begitu, ungkap dia, apabila sudah menjadi BUT tidak ada juga yang bisa diharapkan karena Netflix tidak akan menjadi perusahaan yang untung. Karena, mereka merupakan perusahaan masking yang besarnya dari big data.

Menurut Bobby, perusahaan seperti Netflix ini mencari data-data seperti trafik pengguna sampai kepada perilaku konsumen. Contohnya seperti genre film apa yang disukai masyarakat, atau pada jam-jam berapa saja konsumen Netflix ramai melakukan streaming video.

Baca Juga  BUMN Tunggu Calon Mitra Strategis Untuk Suntik Dana Segar PT Jiwasraya Putra

“Uangnya bukan di BUT tapi perusahaan big data. Nanti data-datanya itu dijual ke perusahaan penyedia kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Sistem BUT memang bagus tapi kita enggak punya daya paksa,” jelas dia.

Terkait adanya konten pornografi dan kekerasan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suprio, mengaku sebenarnya Netflix sudah memiliki fitur Parental Control. Tapi, menurutnya, ada hal lain yang membuat KPI agak tersendat bertindak tegas ke perusahaan yang didirikan oleh Reed Hastings itu.

Baca Juga  Indonesia - Rusia Semakin Kuat Bangun Hubungan Internasional di Bidang Perekonomian dengan Berinvestasi

“Dari kami belum membuat Standar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SP3SPS) untuk layanan seperti Netflix. Karena memang belum ada mandat. Inisiatif dari Netflix ini patut diapresiasi,” papar dia.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here