Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Luncurkan FDC Untuk Hindari Fraud

Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia bersama Institute for Development of Economics and Finance membuat kajian tentang peran fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online terhadap perekonomian.

0
ilustrasi via tekno kompas com
ilustrasi via tekno kompas com

KabarUang.com , Jakarta – Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia bersama Institute for Development of Economics and Finance membuat kajian tentang peran fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online terhadap perekonomian.

Kajian itu menyebutkan bahwa fintech P2P lending di Indonesia mampu mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp60 triliun per Juni 2019, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fintech P2P lending juga mampu menyerap 362.312 tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 0,7 persen.

Selain itu, untuk memastikan industri fintech P2P lending di Indonesia lebih sehat, menghindari potensi kredit macet dan fraud, maka diluncurkan fintech data center (FDC).

Baca Juga  Digitalisasi Indonesia Semakin Tumbuh , BI Minta Data Bank & Fintech

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, Adrian Gunadi mengaku, tujuan dibentuknya fintech data center adalah untuk membuat data antar fintech P2P lending di Indonesia lebih terintegrasi.

Implementasi ini juga sebagai langkah AFPI menjalankan fungsinya sebagai market supervisory.

“Untuk membuat kerja atau melakukan langkah lebih efektif, perlu adanya integrasi data fintech yang lebih baik. Itu menjadi cikal bakal dibentuknya fintech data center,” ungkapnya di Jakarta, Senin.

Baca Juga  Bos Garuda Lari Saat Ditanya Soal Penurunan Tarif Tiket Pesawat

Adrian mengatakan bahwa para penyelenggaran diwajibkan untuk menyerahkan data pelanggan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk dimasukkan ke dalam data center tersebut.

Setiap ada borrower atau peminjam yang hendak meminjam dana, penyelenggara wajib mengecek datanya di fintech data center.

“Ada 3 hal yang bisa dilihat penyelenggara paling tidak dengan mengecek data nasabah dahulu sebelum memberikan pinjaman, seperti bayar tepat waktu atau tidak,” jelasnya.

Dari situlah, kata Adrian, bisa dipertimbangkan kembali apakah akan memberikan pinjaman atau sebaliknya sehingga mencegah fraud.

Adapun jenis data yang bisa diakses dalam data center antara lain, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kolektibilitas kredit.

Baca Juga  OJK Beri Izin Kepada Empat Perusahaan Layanan Pinjamana Online Berbasis Peer to Peer (P2P Lending)

Ke depan, Adrian berharap fintech data center ini bisa terus diperkaya sehingga menyajikan data yang lebih real time.

Soal keamanan, ia menjelaskan terdapat private key untuk mengakses, yang hanya dimiliki oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dan OJK, sehingga keamanan data nasabah terjamin jika mengajukan pinjaman online.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here