KabarUang.com, Jakarta – Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jokowi menyampaikan pidatonya. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 pada sidang paripurna MPR RI. Saat itu, Jokowi menyampaikan apa yang akan dilakukan demi Indonesia selama lima tahun mendatang.
Setelah itu, keesokan harinya massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demo terhadap Jokowi. Aksi ini dilakukan pada Senin (21/10) sore hari di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mahasiswa yang datang dari berbagai daerah itu memenuhi kawasan bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Mereka berharap agar aparat negara mengizinkan mereka untuk masuk ke Istana Negara. Namun, mereka gagal karena tidak mendapatkan izin.
Hingga pukul 18.00 WIB pun, para demonstran masih belum mendapatkan izin untuk memasuki Istana Negara. Para mahasiswa merasa kecewa, karena tidak bisa menyampaikan tuntutannya secara langsung kepada Presiden Jokowi.
Akhirnya mereka pun mempunyai ide untuk menyampaikan tuntutan secara langsung melalui awak media yang ada. Dilansir idntimes.com, Ketua BEM SI Pusat, Muhammad Nurdiansyah mengatakan bahwa ada 9 Nawacita yang ingin disampaikan kepada Jokowi.
Berikut ini tuntutan mahasiswa terhadap Presiden Jokowi :
- Memperbaiki ekonomi dan ketenagakerjaan.
- Usut pelanggaran HAM di masa lalu, menolak pelemahan pembatasan korupsi dan tolak keterlibatan pelaku pelanggaran HAM dalam pemerintahan.
- Mereformasi pendidikan untuk membentuk pendidikan yang mudah diakses, demokratis dan menolak segala bentuk liberalisme serta komersialisasi pendidikan.
- Melakukan reforma agraria sejati dengan orientasi kesejahteraan petani, keterlibatan masyarakat adat dan menolak segala jenis perampasan lahan.
- Membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan kedaulatan di bidang sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan.
- Terapkan pemerataan infrastruktur yang mengedepankan kepentingan rakyat dan menolak setiap pelanggaran HAM dalam pembangunan.
- Wujudkan sistem jaminan sosial kesehatan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
- Wujudkan kesetaraan gender dan tingkatkan keterlibatan wanita dalam pengambilan kebijakan publik.
- Menuntut tindakan tegas atas semua perusak lingkungan dan mewujudkan kebijakan lingkungan yang mengutamakan HAM dengan menolak kepentingan investor.
