KabarUang.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau panggilan sapaannya yaitu Jokowi akan terbang ke Pekanbaru, Riau pada sore hari nanti. Terbangnya Jokowi ke Pekanbaru untuk langsung meninjau dan juga melihat langsung kondisi di terkini di lapangan setelah udara di Riau terkena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yatu Basuki Hadimuljono juga telah mengatakan, pemerintah sendiri akan melakukan upaya-upaya untuk menetralkan kembali udara yang ada di Riau dan Kalimantan. Misalnya dengan membuat saluran-saluran sekunder untuk bisa mengalirkan air ke lokasi kebakaran.
Pasalnya tanah tempat terjadinya kebakaran merupakan tanah gambut yang ternyata berisi air. Oleh karenanya pemerintah hanya akan bisa membangun saluran agar air yang ada di dalam tanah bisa mengalir ke lokasi kebakaran.
“Sebetulnya kalau kebakaran hutan, itu kalau di daerah gambut ini kan bikin saluran saluran sekunder. Saluran-saluran untuk mengalirkan ke deket situ. Nanti siang kita baru mau ke Pekanbaru dengan Presiden (Jokowi),” ujarnya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Seperti dikutip dari Okezone com.
Basuki juga memberikan gambaran lagi jika nantinya lahan gambut ini seperti spon untuk mencuci piring. Di dalamnya terdapat air yang mungkin sebetulnya bisa dimanfaatkan dan juga tidak boleh didirikan bangunan yang bisa membuat tanahnya amblas.
“Kalau daerah gambut, gambut itu air. Gambut itu seperti spon kalau yang biasa untuk cuci piring itu. Gambut seperti itu berisi air makanya kalau digali sedikit pasti ada air. Makanya tidak boleh dipakai karena kalau kering ambles karena kayak spon,” katanya seperti dikutip dari Okezone com.
Sebagai informasi sebelumnya, kabut asap yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melanda sebagian wilayah Sumatera dan juga Kalimantan sejak beberapa hari terakhir. Wilayah yang paling parah terkena kabut asap adalah Riau terkhususnya untuk Kota Pekanbaru, Palembang, dan Dumai.
Untuk mengantisipasi dampak kabut asap tersebut, Pemerintah Provinsi Riau juga bersama jajaran lintas sektoral telah membuat kesepakatan tentang acuan untuk dijadikan pedoman bersama.
