KabarUang.com , Jakarta – Pemerintah berencana melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk jasa dan barang tidak terlihat asal perusahaan luar negeri seperti langganan Netflix sampai Spotify, sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan yang tengah disiapkan.
Dikatakan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, pemungutan PPS jasa dan barang tak terlihat milik perusahaan luar ini masih sulit untuk dilakukan karena tidak memiliki kantor cabang di Indonesia. Pada peraturan saat ini, kantor cabang inilah yang ditunjuk untuk memungut PPN kepada konsumen.
Pemerintah dengan aturan baru nanti akan menunjuk langsung Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) untuk mengenakan dan memungut langsung PPN terhadap konsumen Indonesia.
“Di RUU akan ada cantolan bahwa kita boleh menunjuk subjek pajak luar negeri, apakah dia pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, platform luar negeri, kita akan menunjuk mereka sebagai pemungut PPN. Kalau sekarang enggak bisa. Harus ada orangnya di sini,” tutur dia di Kantor Pusat DJP, Kemenkeu, Jakarta.
Robet meminta SPLN seperti Netflix menerapkan langsung PPN sebesar 10 persen terhadap konsumen di Indonesia. “Contohnya Netflix, kalau enggak ada di Indonesia fine. Tapi kalau ada konsumsi jasa Netflix di Indonesia, karena konsumsinya terjadi maka diminta pungut PPN,” imbuhnya.
Gerakan ini dilakukan untuk mewujudkan asas kesetaraan antar pelaku usaha di Indonesia. Pasalnya saat ini pelaku usaha domestik penghasil jasa dan barang sudah diminta untuk memungut PPN kepada konsumennya.
Selain itu, dengan di berlakukan pungutan PPN dari SPLN ini akan memberikan tambahan perpajakan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, pungutan PPN dari SPLN akan memberikan tambahan penerimaan perpajakan yang cukup signifikan.
Tercatat pada 2018 total konsumsi jasa dan barang tidak berwujud yang berasal dari luar negeri mencapai Rp93 triliun, dengan begitu jika dikenakan pungutan PPN sebesar 10 persen maka total penerimaan pajak sebesar Rp9,3 triliun.
