Pemerintah Siap Perangi Diskriminasi CPO

0
ilustrasi via iNews id
ilustrasi via iNews id

KabarUang.com , Jakarta – Setelah produk kelapa sawit Indonesia mendapat diskriminasi dari Eropa, pemerintah bertekad memerangi kampanye anti-minyak kelapa sawit (CPO). Ikuti jejak Malaysia, pemerintah akan melarang peredaran produk berlabel “bebas sawit”.

“Produk-produk lokal atau impor berlabel palm oil free atau no palm oil yang ditemukan di toko-toko akan disingkirkan,” kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukita.

Baca Juga  Indonesia Mulai Buka Impor Daging Ayam Potong Dari Brasil, Karena Akhiri Sengketa WTO

Sejatinya, Indonesia dan Malaysia yang menguasai 85 persen pasokan CPO global akan terus melawan kampanye anti-sawit yang dilancarkan negara-negara maju, terutama Eropa. Bahkan, kedua negara mengancam untuk membalas aksi Eropa membatasi biodiesel dengan dalih deforestasi.

“Pelabelan adalah bagian dari kampanye hitam untuk mengurangi daya saing CPO Indonesia. Minyak sawit sangat penting bagi Indonesia dan menjadi tugas pemerintah untuk melindungi industri,” tutur Penny.

Baca Juga  Kena Imbas Perang Dagang Sebabkan 33 Perusahaan Tidak Lirik Indonesia

Dia menambahkan, BPOM akan menyosialisasikan kebijakan ini kepada para penjual. Jika masih nekat menjualnya, maka akan ditempuh jalur hukum. Dia mengatakan, ada salah satu toko yang ketahuan menjual produk semacam ini, namun dia tidak menyebutnya.

Menurut Penny, ada persepsi di masyarakat perkotaan bahwa produk dari CPO tidak sehat, sehingga mereka menghindari produk tersebut. Namun, dia mengatakan, sejauh ini tidak bukti ilmiah yang mendukung persepsi itu.

Baca Juga  Menanti Kebijakan Bank Sentral Eropa, Rupiah Dinyatakan Telah Menguat Tipis Dikisaran Rp14.050/USD
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here