Negara Rugi Triliunan Pasca Banyaknya Ponsel Black Market yang Terjual

0

KabarUang.com, Jakarta – Kerugian negara akibat banyaknya ponsel impor ilegal mencapai Rp 2,8 triliun per tahun. Hasil ini berdasarkan data dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). Kerugian ini dihitung berdasarkan berkurangnya pendapatan negara dari pajak sebesar 10 persen untuk PPn dan 2,5 persen untuk PPh.

Ilustrasi via Telko Id

Sementara menurut Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) kerugian negara mencapai Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun per tahun. Hasil ini dihitung berdasarkan masuknya perangkat impor ilegal sebanyak 10 juta unit per tahun.

“Jadi memang ponsel black market ini sangat fantastis menghasilkan kerugian negara,”ujar Wakil Ketua Umum ATSI Merza Fachys, di Jakarta pada Jumat (2/8) dilansir republika.com.

Baca Juga  Kemkominfo Katakan Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Very High Throughput

Solusinya berbagai upaya perlu dilakukan demi mencegah peredaran ponsel black market itu. Menurutnya selain regulasi pemerintah, pihak operator juga perlu menyiapkan investasi besar untuk melakukan validasi international mobile equipment (IMEI). Nantinya validasi IMEI akan dioperasikan untuk mendeteksi ponsel yang tergolong ilegal.

Oleh karena itu pihaknya mengaku siap membantu pemerintah untuk memberikan IMEI yang dimiliki oleh anggota asosiasi. Namun perlu diakui untuk proses asosiasi itu butuh dana mencapai Rp 200 miliar.

Baca Juga  Indosat Luncurkan Fitur Baru, Program Edukasi IDCamp

Disamping itu, Merza mengimbau kepada pemerintah dan jajarannya untuk tidak memblokir ponsel ilegal yang kini sudah digunakan masyarakat. Menurutnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah itu digunakan untuk menjegal ponsel black market yang belum terjual.

Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika membandingkan penjualan ponsel sebelum periode 1995 oleh Satelindo. Satelindo sebagai operator mengharuskan seluruh calon konsumen dan kepastian produk yang dibeli konsumen sebab tak ada penyelewengan data dan juga produksi.

“Jadi dulu itu nggak ada ponsel-ponsel KW. Saya berani sebut nama operatornya, karena Satelindo kan sudah bangkrut ya, jadi saya ceritakan,”ungkapnya.

Baca Juga  Emma Sri Martini Diangkat Sebagai Nahkoda Baru PT Telkomsel

Namun semuanya berubah sejak penerapan kebijaka oleh salah satu operator telekomunikasi pada tahun 1995. Pihaknya membebaskan pembelian ponsel, tak harus dari satu operator tertentu. Dari sanalah kendala data ponsel dan ponsel ilegal mulai marak.



Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here