Jokowi Suntikkan PLN Sebanyak Rp6,5 Triliun

0
Ilustrasi Jokowi via finroll com

KabarUang.com, Jakarta – Pemadaman listrik serentak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 dari siang sampai malam membuat PT PLN (Persero) menjadi bulan-bulanan. Karena, segala urusan ekonomi khususnya di kawasan Jakarta jadi terhenti.

Mulai dari pengoperasian KRL, MRT Jakarta sampai perbankan yang di mana sempat harus offline.

Pemadaman listrik serentak di wilayah Jabodetabek dan juga Bandung serta wilayah Jawa lainnya membuat masyarakat gerah. Karena, BUMN listrik ini punya tanggung jawab berat untuk menerangi seluruh wilayah yang ada Indonesia.

Baca Juga  Sebanyak 421 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jakarta Waktu Lebaran

Padahal, sebelum kejadian pemadaman listrik serentak ini, PLN sudah mendapat dana segar dari Presiden Jokowi sampai bos baru.

Dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan juga meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemerintah memandang perlu melakukan penambahan penyertaan dari modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Atas pertimbangan tersebut, pada tanggal 19 Juli 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah yakni Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Baca Juga  Tidak Lama Lagi Perpres Mobil Listrik Akan Diterbitkan Kata PLN

“Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp6,5 triliun, bunyi Pasal 2 ayat (1)” Perpres ini seperti dikutip laman Okezone com, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PLN tahun 2019 memutuskan mengangkat Sripeni Inten Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN (Persero) sekaligus untuk merangkap sebagai Direktur Pengadaan Strategis satu, keputusan ini berlaku sejakdari tangggal 2 Agustus 2019.

Baca Juga  PLN Sebut Mau Bagun Kabel Listrik Bawah Laut, Ini Kata Menteri Luhut

Surat keputusan diberikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan juga Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here