KabarUang.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau sapaannya yakni Jokowi sudah memastikan ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan dari Jakarta. Bahkan dirinya saja sudah menyampaikan izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada saat menyampaikan Pidato Kenegaraan.
Pemerintah juga telah membuat dua skema untuk pemindahan ibu kota negara, pertama dengan perkiranaan anggaran mencapai sebesar Rp466 triliun. Anggaran itu untuk kebutuhan lahan mencapai sekitar 40.000 hektare (ha) dan 1,5 juta jiwa terdiri dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di kementerian dan lembaga (K/L), tingkat legislatif dan juga yudikatif, serta di pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri.
Kemudian, skema kedua dengan kebutuhan anggaran yang ternyata mencapai Rp322 triliun. Ini untuk kebutuhan lahan mencapai 30.000 ha dan juga ASN yang bekerja di tingkat K/L, tingkat legislatif serta yudikatif, serta pelaku ekonomi dan juga anggota TNI dan Polri yang bermigrasi sebanyak 870 jiwa.
Berikut sejumlah fakta terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dirangkum Okezone com.
Jokowi juga tengah meminta izin kepada DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk segera memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Hal tersebut juga disampaikan dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta.
Menurut pendapatnya, kesempatan ini dinilai sangat tepat untuk meminta izin memindahkan ibu kota negara. Pasalnya seluruh pejabat dark mulai Eksekutif, kemudian Legislatif, sampai Yudikatif berkumpul semua pada hari ini.
“Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujarnya dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019) seperti dikutip dari Okezone com.
Jokowi juga menyatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas. Tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan juga terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.
“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” katanya seperti dikutip dari Okezone com.
Menurut pendapatnya, pemindahan ini sebagai upaya pembangunan ekonomi di luar Jawa agar menjadi sumber ekonomi baru. “Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata dia seperti dikutip dari Okezone com.
