KabarUang.com , Jakarta – Kinerja keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih belum menunjukkan adanya pergerakan ke arah yang lebih positif. Hal ini tercermin dari defisit berjalan anggaran BPJS hingga Agustus 2019.
Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan, berdasarkan perhitungan sementara pihaknya, defisit berjalan BPJS mencapai Rp28,5 triliun. Angka ini terdiri dari sisa defisit tahun lalu sebesar Rp9,1 triliun dan defisit tahun ini yang sudah mencapai Rp19 triliun.
“Estimasi kita (defisit) pada current running seperti ini Rp28.5 triliun. Ini bawaan dari tahun lalu Rp9.1 triliun, ditambah yang ada tahun ini kan Rp19 triliun,” ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta.
Terus membengkaknya defisit ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya ialah rendahnya tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) dalam membayar iuran.
Kemal mencatat, sampai dengan saat ini masih ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran. “Saat ini sekitar 15 juta (peserta nunggak),” katanya.
Selain itu, Kemal menilai perlu adanya peninjauan kembali terkait besaran iuran peserta BPJS. Pasalnya, besaran iuran saat ini sudah tidak relevan lagi. “Kebutuhan (peninjauan iuran) memang cukup mendesak,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal yang senada. Menurut dia, besaran iuran yang tidak pernah berubah sejak 2016 perlu ditinjau kembali. “Sesuai Perpres, iuran itu setiap dua tahun di-review namun semenjak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi,” katanya.
Selain melakukan peninjauan kembali besaran iuran, Ani juga mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan pembayaran. Hal ini sejalan dengan fungsi dibentuknya badan penjamin kesehatan negara tersebut.
“Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement,” ucap dia.
