KabarUang.com, Jakarta – Kinerja Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan kata BUMN tak selalu moncer, ada yang untungnya besar, ada pula yang buntung berujung dengan sebuah kebangkrutan. Salah satunya yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).
Bisnis baja Krakatau Steel mandek, bahkan tak berkembang karena ternyata banjirnya baja impor dari China. Hal ini sangat membuat kondisi perusahaan goyah.
Sudah jatuh tertimpa tangga, setelah perusahaan goyah, salah satu direkturnya ternyata terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada medio pada bulan Maret 2019 lalu.
Utang yang kian menggunung serta menderita kerugian tujuh tahun berturut-turut nampaknya sangat jauh berbeda dengan data dari Kementerian BUMN yang menyebutkan laba seluhuh BUMN sepanjang tahun 2018 sudah mencapai Rp200 triliun.
Kini Krakatau Steel tengah mematangkan restrukturisasi, akan tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh pekerjanya karena akan menimbulkan tindakan yaitu PHK kepada sebanyak 1.300 orang.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tengah melakukan suatu restrukturisasi agar kinerja perusahaan kembali sehat dan bisa memiliki jiwa yang berdaya saing lagi. Restrukturisasi itu meliputi utang, lalu bisnis, serta organisasi.
Menurut pendapat Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, hal itu juga dilakukan agar perseroan bisa lebih efisien dan juga kompetitif di tengah persaingan industri baja global yang bisa sangat kompetitif.
Direktur Utama KRAS Silmy Kalim mengatakan bahwa program restrukturisasi serta transformasi memang tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, pihak manajemen menjamin telah program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.
“Jadi tidak benar ada PHK massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan pemutusan hubungan kerja, ada banyak cara dalam perampingan struktur organisasi,” jamin Silmy seperti dikutip dari Okezone com.
