KabarUang.com , Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Osaka, Jepang.
Luhut menjelaskan pada KTT G20 tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan beberapa para pemimpin dunia, salah satunya Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dari Arab Saudi.
Luhut mengabarkan bahwa Raja Salman dari Arab Saudi berencana kembali datang ke Indonesia. Rencana kunjungan kedua Raja ketujuh Arab Saudi ini terkait investasi perusahaan migas Saudi Aramco yang akan berinvestasi di kilang Balangan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, rencana investasi Arab Saudi lainnya di Indonesia.
“Raja Salman akan datang kembali ke Indonesia, menunggu Aramco masuk ke Balangan. Saat ini sedang proses dan menunjuk konsultan independen untuk evaluasi dengan nilai investasi sekitar USD7 miliar,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (2/7/2019). Jika dikonversi nilai tersebut setara Rp99 triliun (kurs Rp14.165 per USD).
Luhut melanjutkan bahwa Raja Salman juga menjanjikan investasi besar-besaran di Indonesia. “Saat di G20, Raja Salman mengucapkan selamat atas pemilihan Presiden Jokowi. Raja Salman akan bantu banyak hal, dalam arti lebih dekat dan intens lagi dengan Indonesia”.
Selain itu, Luhut menambahkan dalam pertemuan bilateral di G20, Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden China Xi Jinping, dan beberapa pemimpin negara lain, dimana beberapa diantaranya membuahkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Dalam pertemuan dengan Presiden Erdogan yang berlangsung sangat bersahabat, Presiden Erdogan selalu menelepon Presiden
Jokowi bila ada masalah Timur Tengah. Dan Turki berencana bekerjasama dengan industri pertahanan kita seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia,” terangnya.
Demikian pula dengan Presiden China Xi Jinping, dimana Presiden Jokowi meminta pendanaan khusus namun tetap dalam konteks business to business (B2B). “Jadi kita tidak akan memberatkan anggaran dan menambah beban pemerintah,” jelasnya.
