KabarUang.com, Jakarta – Pergantian direksi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat dengan BUMN hendaknya dilakukan secara proporsional dan juga dijauhkan dari kepentingan politik. Substansi pergantian direksi juga harus mempertimbangkan kinerja agar ke depan perusahaan pelat merah bisa lebih kompetitif.
Dalam sepekan terakhir, wacana pergantian direksi BUMN telah mencuat seiring munculnya kabar pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa atau yang disingkat dengan RUPSLB oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Sejumlah perusahaan BUMN, termasuk perbankan, dan disebut-sebut akan menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi semester I/2019.
“Beberapa BUMN terbuka atau publik juga diminta laporannya untuk evaluasi kinerja selama semester pertama. Tentu sesuai ketentuan harus melalui RUPSLB,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurna di Jakarta, Rabu (17/7) seperti dikutip dari Okezone com.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan juga Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo tidak menepis perihal adanya isu perombakan manajemen di sejumlah bank BUMN. Hal ini menurut pendapatnya agar kinerja bank pelat merah semakin bisa optimal lagi. “Ya biar optimal kan tukar tempat,” ujarnya seperti dikutip dari Okezone com.
Meski demikian, baik Gatot ataupun Fajar, belum mau membeberkan mengenai kapan RUPSLB di sejumlah BUMN itu akan digelar. “Tunggu saja, tunggu Bu Menteri,” kata Gatot seperti dikutip dari Okezone com.
Menurut pendapat Gatot, Kementerian BUMN memiliki tiga tujuan berkaitan dengan RUPSLB. Pertama, melihat kinerja laporan keuangan selama pada semester I/2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan. Selain itu juga manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond. Menurut pendapatnya, proses-proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan.
