Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan? Ekonom Dari INDEF Nyatakan Ini Akan Bebani APBN

0
ilustrasi via tribunnews com

KabarUang.com , Jakarta – Pemilihan lokasi untuk Ibu Kota negara yang baru sudah hampir rampung. Bahkan, lokasi kota pengganti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta tersebut akan diumumkan tahun ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. “Pengumumannya (Ibu Kota negara baru) oleh Presiden tahun ini,” kata dia di Gedung Bappenas,

Sejauh ini, lokasi Ibu Kota negara baru dipastikan akan berada di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi dua kandidat terkuat pusat pemerintahan akan berada.

Baca Juga  BPTJ Awasi Arus Balik, Diprediksi 40% Pemudik Pakai Tol

Mantan Menteri Keuangan itu menegaskan, pulau Kalimantan dipilih sebagai lokasi Ibu Kota negara baru untuk menciptakan pemerintahan bersifat Indonesia Sentris. Kalimantan yang berada tepat di tengah Indonesia, dinilai mampu merealisasikan hal tersebut.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai perpindahan ibu kota ini akan membebani APBN. Karena total biaya yang disampaikan Bappenas sebesar Rp466 triliun.

“Dan biaya tersebut bisa saja melonjak karena terjadi pembengkakan harga akibat spekulasi harga tanah. Biaya pembebasan lahan bisa mahal karena ulah spekulan tanah. Tidak mudah bagi negara untuk menyediakan lahan karena kebutuhannya (tanah) besar,” ujarnya.

Baca Juga  Pasar Modern Sebagai Pusat Belanja Berkonsep Modern Seharusnya Semakin Memuaskan Baik Itu Dari Sudut Pandang Konsumen, Pedagang, Ataupun Pemerintah

Bhima menambahkan biaya lain yang juga bisa muncul, misalnya force majeure karena krisis, jadi harus dimasukkan dalam budget. Ia mencontohkan kasus Putrajaya di Malaysia, yang saat dibangun, biayanya membengkak karena krisis finansial Asia di 1998.

“Konsekuensi dari mahalnya biaya itu akan menambah defisit APBN dan utang pemerintah. Jadi untuk saat ini, pemindahan ibu kota tidak feasible secara ekonomi,” jelasnya.

Terkait pembangunan di ibu kota baru, kata Bhima, swasta dan BUMN mungkin tertarik mendanai pembangunan properti untuk rumah ASN. Tetapi untuk biaya membangun gedung Kementerian akan sulit dicari pendanaan dari swasta.

Baca Juga  Di Indonesia Tingkat Pengangguran Turun Sebanyak 50 Ribu Orang

“Sejauh ini porsi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur hanya 7% (World Bank). BUMN pun harus hitung untung rugi dan jangka waktu pengembalian modalnya. Jika terlalu lama returnnya dan BUMN terpaksa utang akan menyebabkan financial distress atau tekanan keuangan,” tandasnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here