991 ASN Kini Terancam Sanksi Imbas Dari Melanggar Netralitas Saat Pemilu Dan Pilkada

0
Ilustrasi Mohammad Ridwan via cpnsindonesiaid

KabarUang.com, Jakarta – Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya tanpa intervensi politik (Pasal 12 UU ASN).

Akan tetapi kasus keterlibatan ASN dalam aktivitas politik seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu juga masih ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat Pilkada pada Tahun 2018 sampai Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 2019.

Baca Juga  Harga Minyak Mentah di Tutup di Level US$61,82 per Barel Pekan Ini

Mengutip dari laman Setkab, Jakarta, Rabu (24/7/2019), data Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) menetapkan ada sebanyak 991 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas atau data per Januari 2018 s/d Juni 2019.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN yakni Mohammad Ridwan mengemukakan, dari jumlah 991 ASN itu, sebanyak 299 sudah diproses sampai tahap pemberian sanksi yang terdiri dari sekitar 179 dikenakan sanksi disiplin dan juga 120 dikenakan sanksi kode etik.

Baca Juga  UMKM Terus Diperkaut Demi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

“Adapun 692 sisanya yang belum ditetapkan sanksi masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing,” kata Ridwan dalam siaran persnya Selasa (23/7) petang seperti dikutip dari Okezone com.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here