OJK Dorong Penerbitan UU Perlindungan Data Pribadi Untuk Jerat Fintech Ilegal

0
Ilustrasi Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi via liutan6.com

KabarUang.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK tengah berupaya mendorong agar undang-undang perlindungan data pribadi segera diterbitkan demi menjerat pelaku atau platform fintech ilegal yang sekarang telah menyalah gunakan data tersebut.

“Ketika kami ingin melindungi data pribadi ini, sayangnya kami melihat tidak ada undang-undang khusus yang melindungi data pribadi ini,” ujar Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi dilansir dari Okezone com, Sabtu (15/6/2019).

Baca Juga  Pinjaman Online Ternyata Meningkat sebanyak 100,72%, Nilainya Sudah Capai Rp41 Triliun

Hendrikus juga tengah menjelaskan bahwa terdapat tiga area fintech peer to peer lending (P2P) yang ingin dilindungi OJK yakni untuk mencegah penyalahgunaan dana masyarakat dari praktik perbankan bermodus penipuan atau juga skema ponzi serta pencegahan pencucian uang dan juga pendanaan terorisme.

“Jadi sebetulnya area satu dan tiga sudah selesai, hanya tinggal area kedua yang belum. Area perlindungan data digital ini yang membuat kami tertahan karena belum ada undang-undangnya,” kata Hendrikus seperti dikutip dari Okezone com.

Baca Juga  Digitalisasi Indonesia Semakin Tumbuh , BI Minta Data Bank & Fintech
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here