Memperingati Hari Pancasila Anies Baswedan Gratiskan PBB Bagi Keluarga Pahlawan

0
ilustrasi via postkota news com
ilustrasi via postkota news com

KabarUang.com , Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung kembali terkait kebijakan pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) ke sejumlah pahlawan di Indonesia dalam sambutan upacara Hari Pancasila. “Di DKI, kita mulai semua pejuang dan anak turunannya dibebaskan dari pajak bumi dan bangunan di tempat ini,” kata Anies di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Anies melanjutkan bahwa sebagian dari keluarga pahlawan atau pejuang Indonesia terusir dari rumahnya dikarenakan keluarga atau keturunanya tak mampu untuk membayar pajak.

“Orang tuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini, dan anak cucunya tak bisa tinggal di tanah yang mereka tempati dari dulu, sebuah ironi ibu kota,” lanjutnya dalam sambutan upacara tersebut.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut, Anies membebaskan tenaga pendidik (guru dan dosen) di institusi negeri, maupun swasta, kemudian pahlawan veteran, purnawirawan, mantan ASN, hingga perintis kemerdekaan, bebas dari iuran PBB.

Baca Juga  Wall Street Dibuka Melemah Imbas Dari China Membalas Tarif Impor AS

Untuk mendata pihak-pihak yang mendapatkan pembebasan pajak, terdapat tim yang bertugas untuk melakukan fiskal kadaster. Fiskal kadaster adalah proses pendataan objek-objek pajak di Jakarta. Hasil dari pendataan tersebut ke depannya akan dijadikan sebagai rujukan untuk pembuatan kebijakan dan penetapan PBB lebih jauh.

Anies menargetkan pendataan akan tuntas pada bulan Desember 2019. Informasi yang akan dikelola pun antara lain adalah tentang tanahnya, mulai dari hak, batasan, serta tanggung jawab. Data-data tersebut merupakan bentuk informasi geografis.

Anies Baswedan mengatakan kebijakan yang baru dibuatnya melalui Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 untuk menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) ke sejumlah individu tidak akan membuat pendapatan Pemprov DKI Jakarta menjadi tidak stabil.

Baca Juga  Hidup di Ibu Kota Dengan Gaji Pas Pas an? Ini dia Tips Berhematnya

“Insyaallah pendapatan Jakarta aman, bahkan potensi pajak kami masih besar, karena itulah kenapa Fiskal kadaster ini penting,” kata Anies.

Dalam aturan tersebut, Anies membebaskan tenaga pendidik (guru dan dosen) di institusi negeri, maupun swasta, kemudian pahlawan veteran, purnawirawan, mantan ASN, hingga perintis kemerdekaan, bebas dari iuran PBB. Fiskal kadaster adalah proses pendataan objek-objek pajak di Jakarta. Hasil dari pendataan tersebut ke depannya akan dijadikan sebagai rujukan untuk pembuatan kebijakan dan penetapan PBB lebih jauh.

“Dengan cara demikian, maka semua penyusunan kebijakan kami nantinya akan sesuai dengan kenyataan di lapangan,” jelas Anies. Anies menjelaskan bahwa pendataan informasi dari objek-objek pajak bangunan untuk perkotaan dan pedesaan akan dilakukan secara komprehensif.

“Pajak itu akurat informasinya. dan disisi lain, pajak itu adalah salah satu alat untuk bisa menghadirkan keadilan di Jakarta,” jelas Anies. “Mudah-mudahan dengan informasi ini nantinya kami akan bisa menyusun kebijakan pajak dengan lebih baik,” tambah Anies.

Baca Juga  Keberadaan Pelabuhan Marunda Dinilai Penting Untuk Menopang Pelayanan Kepelabuhan di Tanjung Priok Yang Sedang Padat

Terdapat 721 orang yang ditugaskan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Jakarta. Pada bulan April ini, pendataan dimulai dari empat kecamatan, Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Penjaringan. “Kami ingin nantinya semua wilayah 44 kecamatan bisa tuntas. Ini yang kami lakukan sekarang, dan kami berharap pada seluruh masyarakat untuk mohon dibantu berikan informasi yang lengkap akurat pada petugas-petugas kami, sehingga data yang nanti terkumpul data yang benar-benar mencerminkan kenyataan,” jelas Anies.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here