KabarUang.com , Jakarta – Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai PT PLN (Persero) tengah mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan tersebut tercermin dari sejumlah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan setrum negara tersebut.
Konsultan Pembiayaan Energi IEEFA Melissa Brown menilai rating kredit perseroan pada tahun lalu ditopang oleh jaminan pemerintah untuk membantu PLN jika kinerja keuangannya terus merosot. Namun, bantuan pemerintah tersebut tidak mencerminkan stabilitas keuangan perseroan.
“Pemegang obligasi (PLN) mungkin akan senang dengan bantuan (pemerintah) ini untuk sementara, namun ini merupakan sinyal adanya kesulitan, bukan stabilitas,” ujar Brown.
Berdasarkan laporan keuangan PLN 2018, selain subsidi, perseroan menerima sejumlah kompensasi dari pemerintah yang baru diakui sebagai piutang. Pos pertama adalah pendapatan kompensasi sebesar Rp23,17 triliun.
Pendapatan ini berasal dari piutang kompensasi dari pemerintah atas penggantian Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualannya lebih rendah dibandingkan BPP. Kompensasi belum diperhitungkan dalam subsidi yang diakui sebagai pendapatan atas dasar akrual.
Pos kedua, pendapatan dari yang berasal dari piutang pemerintah sebesar Rp7,46 triliun. Berdasarkan laporan keuangan PLN 2018, piutang ini muncul sebagai konsekuensi dari terbitnya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-440/MK.02/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang menyetujui penggantian BPP tenaga listrik atas beberapa golongan pelanggan yang tarif penjualan tenaga listriknya lebih rendah dibandingkan dengan BPP dan belum diperhitungkan dalam subsidi listrik 2017.
Berkat pendapatan non usaha tersebut, perusahaan bisa mengkompensasi rugi usaha sebelum subsidi pada tahun lalu yang melonjak 42,8 persen menjadi Rp35,29 triliun. Rugi tersebut berasal dari pendapatan usaha sebesar Rp272,9 triliun yang lebih kecil dari beban usaha yang mencapai Rp308,19 triliun.
Selain itu, perseroan juga mampu meredam dampak dari rugi kurs mata uang asing bersih yang mencapai Rp10,93 triliun bengkak 273 persen dari periode yang sama tahun lalu, Rp2,93 triliun.
