KabarUang.com , Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan pemulihan akses media sosial saat ini masih menunggu suasana kondusif. Kepastian situasi kondusif ini baru dapat diketahui setelah mendapat informasi dari pihak keamanan.
“Tunggu suasana kondusif atau tidak, tentu itu tunggu masukan dari pihak keamanan. Dari sisi intelijen, sisi Polri, sisi TNI, kalau sudah kondusif kita akan fungsikan kembali fitur-fitur karena saya sendiri merasakan dampak yang saya buat sendiri,” ujar Rudiantara saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam.
Menkopolhukam Wiranto sebelumnya menyebut pembatasan akses medsos akan dilakukan selama tiga hari sampai 25 Mei 2019. Namun Rudiantara belum dapat memastikan sampai kapan pembatasan akses tersebut.
Ia mengklaim pembatasan akses medsos ini efektif untuk menangkal hoaks. Pasalnya, selama ini orang cenderung menerima begitu saja pesan yang masuk melalui medsos.
“Efektif karena kalau kita menerima pesan pada gambar atau video tanpa teks kan dilahap aja. Kalau teks tidak, makanya pemerintah tidak menutup sarana komunikasi masyarakat tapi pembatasan. Toh masih bisa teks,” katanya.
Ia pun tak menyarankan masyarakat menggunakan fasilitas VPN selama akses medsos itu dibatasi mengingat alasan keamanan.
“Saya sarankan jangan. VPN itu ada yang gratis dan bayar. Kalau gratis bisa terekspos data-data kita. Bisa juga disusupi malware,” ucap Rudiantara.
Pemerintah sebelumnya membatasi penggunaan media sosial dan pesan instan hingga tidak bisa mengirim dan menerima video dan foto untuk sementara waktu. Keputusan ini pemerintah ambil untuk menekan hoaks karena aksi demo 22 Mei.
Menkominfo Rudiantara meyakini pembatasan media sosial efektif untuk menangkal hoaks yang beredar. Sebab, menurutnya foto dan video paling cepat menyentuh emosi seseorang. Untuk itu, diberlakukanlah pembatasan pengiriman gambar dan video lewat media sosial dan pesan instan.
“Efektif. Mengapa? Ada pesan teks, gambar, video, mana yang paling cepat menyentuh emosi kita? Video kan?” jelasnya saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam.
Selain lewat pembatasan internet, Rudiantara juga menyebut perlunya peningkatan literasi digital. Agar masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diterima dari internet.
“Kadang-kadang karena tingkat literasi kita yang harus dititkatkan, apa saja yang ada terus dilahap […] Video tanpa teks dilahap aja,” tuturnya.
Meski demikian, Rudiantara menyebut kebijakan ini tidak bermaksud menutup sarana komunikasi masyarakat. Sehingga, pengiriman pesan teks masih bisa dilakukan. “Kalau teks kan tidak, pemerintah tidak menutup sarana komunikasi masyarakat, tapi melakukan pembatasan,” terangnya.
