KabarUang.com, Jakarta – Kementerian Keuangan kini masih belum merencanakan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau yang disingkat dengan APBN-P tahun 2019, meski memang ada beberapa asumsi makro telah meleset dari target. Pemerintah juga kini akan lebih dulu melihat perkembangan dari realisasi APBN sampai pada semester I 2019.
Berdasarkan data Kemenkeu rata-rata nilai tukar Rupiah itu sampa pada tanggal 18 April 2019 Rp14.140 per USD, padahal asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000 per USD. Selain itu juga harga minyak mentah dunia juga berkisar USD60,49 per barel, lebih rendah dari asumsi yang sebesar USD70 per barel.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani juga sudah menjelaskan, untuk melakukan APBN-P perlu melihat perkembangan ekonomi makro ke depannya. Di mana nantinya hingga akhir April 2019 ekonomi global masih bergerak fluktuatif, salah satunya harga minyak dunia yang mudah berubah.
“Kalau mengingat baru bulan ke empat untuk ada APBN-P, pandangan kami terlalu dini. Kalau dilihat ekonomi makro itu fluktuatif, mulai dari harga minyak dunia dan lain-lain,” katnya di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (22/4/2019) seperti dikutip dari okezone com
Dia juga bahkan sudah menjelaskan, untuk bisa menetapkan adanya APBN-P atau tidak perlu memantau pergerakkan ekonomi makro sampai pertengahan tahun ke depan. “Mekanismenya, dengan melihat enam bulan pelaksanaan APBN, sehingga perhitungan APBN itu akan lebih valid,” jelas dia seperti dikutip dari okezone com
Oleh sebab itu, keputusan ini nantinya akan adanya APBN-P akan ditetapkan Kemenkeu usai melakukan evaluasi dari sekitar enam bulan berjalannya tahun anggaran 2019 ini.
“Biasanya mekanismenya setelah semester I baru pemerintah evaluasi dan melihat estimasi yang lebih meyakinkan,” tutupnya seperti dikutip dari okezone com
